Peran pajak di Indonesia sangat penting dalam mendukung pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut ke beberapa sektor, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dana yang berasal dari pajak, pemerintah dapat menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
Pajak menjadi sumber dana terbesar di Indonesia. Pendanaan utama pada sektor pendidikan dan kesehatan bersumber dari pajak. Meskipun demikian, masih diperlukannya upaya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengumpulkan serta mengelola dana pajak agar dana tersebut dapat teralokasikan dengan baik dan optimal sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Peran Pajak untuk Pendidikan
Kontribusi pajak pada sektor pendidikan telah membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melangkah bersama pajak membangun pendidikan unggul, hal ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat di dalam UUD 1945 alinea pertama, yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa." Dana pajak dialokasikan pemerintah untuk membangun infrastruktur pendidikan, memberikan dana bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan di Indonesia. Saat ini, keadaan sektor pendidikan di Indonesia masih belum merata. Adanya kesenjangan sosial di masyarakat membuat bangsa Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan tujuan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkannya perhatian khusus dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan rencana anggaran yang cukup tinggi untuk mendukung program pemerintah dalam  meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Rencana anggaran tersebut dipergunakan dalam berbagai program pendidikan, seperti pelatihan guru, beasiswa bagi pelajar/mahasiswa, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan keadaan pendidikan di Indonesia, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Penerimaan dana pajak cukup signifikan bagi sektor pendidikan. Dengan demikian, anggaran yang memadai dapat mewujudkan program-program pemerintah dalam sektor pendidikan.
Sebagai contoh, program Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya program ini, keuangan bukanlah hal yang dapat menjadi penutup impian generasi bangsa untuk meraih cita-citanya.
Peran Pajak untuk Kesehatan
Tidak hanya pada sektor pendidikan, dana pajak juga tak kalah pentingnya bagi sektor kesehatan. Dana pajak dikumpulkan oleh pemerintah sebagai anggaran dalam membiayai pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, pengadaan obat-obatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan berbagai program kesehatan yang disusun oleh pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang terjadi di Indonesia dalam hal pelayanan kesehatan. Pemerintah seharusnya dapat mengontrol dan memastikan bahwa layanan kesehatan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan saja. Akan tetapi, pemerataan layanan kesehatan perlu diperhatikan sampai wilayah pedesaan dan wilayah terpencil. Dana pajak dialokasikan untuk menyejahterakan masyarakat dan membangun kemajuan bangsa. Maka dari itu, sudah semestinya tidak ada lagi kesenjangan sosial di Indonesia. Setiap warga negara dan setiap wilayah di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas dan layanan publik yang sama.
Saat ini, dana pajak sudah dialokasikan sesuai dengan manfaatnya. Sebagai contoh nyata yang terjadi di Indonesia, seperti program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial), program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (AsKesKin), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program-program yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan finansial dalam bidang kesehatan. Namun, masih ada beberapa daerah yang mengalami kemunduran pada layanan kesehatan. Dengan begitu, pemerintah perlu mengawasi pengalokasian anggaran kesehatan. Supaya dana pajak yang dikumpulkan dapat dipergunakan dengan semestinya dan tepat sasaran.
Tantangan dan Solusi
Tantangan dalam pengelolaan manfaat dana pajak untuk sektor pendidikan dan kesehatan meliputi adanya potensi penyalahgunaan dana dari oknum yang tidak bertanggung jawab, kurangnya transparansi dalam pengalokasian dana pajak, dan kurangnya akuntabilitas dalam alokasi dana pajak tersebut. Upaya untuk mengatasi tantangan ini diperlukan adanya solusi yang efektif dan efisien agar pengunaan dana pajak dapat dialokasikan dengan baik.
Solusi yang dapat diaplikasikan, yaitu dengan ditingkatkannya pengawasan dan audit terhadap penggunaan dana pajak, memperkuat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana pajak, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pemantauan penggunaan dana pajak untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat. Masyarakat Indonesia memantau pergerakan pemerintah melalui media sosial. Masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasinya melalui media sosial tersebut. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan negara yang dapat membangun pengelolaan pajak dengan efektif, efisien, akuntabilitas, dan transparansi.
Kesimpulan
Pentingnya peran pajak dalam membangun sistem pendidikan dan kesehatan yang unggul membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan memastikan pengelolaan dana pajak dialokasikan dengan baik, maka dapat terwujud tujuan pemanfaatan dana pajak yang menciptakan sistem pendidikan dan kesehatan unggul, serta merata bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia. Dana pajak sebagai alat pengatur atas program-program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia.