Ancaman Ledakan Penduduk; Kartu Kuning Bagi Pemerintah

Bang haji Rhoma Irama tahun 1977 menyanyikan lagu berjudul "Seratus Tiga Puluh Lima Juta". Seratus tiga puluh lima juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku-bangsa itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, Aceh, Padang, Batak dan banyak lagi yang lainnya...dst.

Empat puluh tahun kemudian, tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa. Artinya dalam kurun waktu 40 tahun, populasi penduduk Indonesia meningkat hampir 100%. Dengan perhitungan statistik sederhana, maka 40 tahun kedepan pada tahun 2057 nanti populasi penduduk Indonesia juga meningkat 100% dari saat ini, menjadi 520 juta jiwa (setengah miliar lebih). Dan 40 tahun berikutnya, tahun 2097 jumlah penduduk Indonesia mencapai 1.040 juta. Jadi gampangnya pada tahun 2100 nanti penduduk Indonesia bakal mencapai 1 miliar lebih.

Senada dengan prediksi diatas, November 2011 Sugiri Syarif (kepala BKKBN ketika itu) mengatakan pertumbuhan penduduk Indonesia naik lima kali lipat setiap 100 tahun.  Dikatakannya tahun 1900 penduduk Indonesia hanya 40 jutaan, kemudian pada tahun 2000 angka meningkat lima kali lipat yakni 205 jutaan. Sehingga pada tahun 2100 nanti penduduk Indonesia kemungkinan bisa tembus angka satu miliar, dengan asumsi meningkat lima kali lipat dibanding tahun 2000.

Siapa yang membayangkan situasi Indonesia 80 tahun kedepan saat jumlah penduduk mencapai satu miliar?  Bila saat ini pemerintah gagal mengendalikan pertumbuhan populasi maka ledakan penduduk Indonesia bakal terjadi dimasa yang akan datang. Ledakan penduduk adalah salah satu ancaman paling serius bagi suatu bangsa. 

Populasi Indonesia terbesar keempat di dunia

Saat ini Indonesia merupakan negara peringkat keempat penduduk terbanyak sedunia setelah China, India, dan Amerika. Tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia 265 juta jiwa, lebih besar ketimbang negara berkembang lain. Jumlah tersebut terbilang besar mengingat luas daratan Indonesia hanya 1,905 juta km, jauh lebih kecil dibanding luas daratan Cina (9,597 juta km), AS (9,834 juta km) dan India (3,287 juta km).

Dalam hal kepadatan penduduk, diantara negara-negara berkembang lainnya Indonesia mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, terutama pulau Jawa dan Sumatera.  Kedua pulau utama itu mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 650 jiwa per km.  Terlebih lagi DKI Jakarta yang kepadatan penduduknya 15.000 jiwa/km, jauh diatas Singapura yang 6.389 jiwa/km.   Padahal Singapura merupakan negara berpenduduk terpadat ketiga didunia, setelah Makao dan Monako.

Dengan kepadatan penduduk seperti itu berbagai permasalahan sosial telah dirasakan oleh warga ibu kota Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas (terjadi sejak pagi hingga malam hari), polusi udara yang semakin pekat, sulitnya mendapatkan perumahan, masyarakat semakin tidak ramah, lapangan pekerjaan semakin sulit, pengangguran sarjana semakin banyak, kriminalitas semakin tinggi, dan sebagainya. Bagaimana situasi 30 - 40 tahun mendatang saat anak cucu kita menjadi warga Jakarta?

IMCNews.ID

Dampak Ledakan Penduduk.

Sejak awal tahun 2000 pertumbuhan penduduk negara kita tergolong tinggi. Data dari BKKBN menunjukkan persentase rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mencapai 1,49%.  Ini berarti bahwa setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah sekitar 4,5 juta orang (hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura). Idealnya pertumbuhan penduduk kita berkisar satu sampai dua juta pertahun (LPP ideal 0,5 persen). Jadi bisa dibayangkan berapa pertambahan penduduk negara kita per tahun bila LPP semakin naik sementara jumlah penduduk juga terus bertambah banyak.

Secara umum pertumbuhan penduduk suatu negara dipengaruhi 3 faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah faktor kelahiran (fertilitas).  Perlu diketahui bahwa tingginya LPP Indonesia disebabkan karena tingginya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) secara nasional.  Pengertian TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.

Menurut data BPS, sejak 2002 hingga 2012 angka TFR kita relatif mengalami stagnasi pada kisaran 2,6 anak per Wanita Usia Subur (WUS), artinya wanita usia subur Indonesia melahirkan antara 2 sampai 3 anak (lebih banyak yang melahirkan 3 anak). Padahal target TFR secara nasional pada tahun 2019 adalah 2,3 anak per WUS.  Sementara TFR ideal yang ingin dicapai adalah 2,1 anak per WUS.  Hal itu yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) kita menjadi 1,49 persen, jauh lebih tinggi dari LPP harapan sebesar 0,50 persen per tahun.

Para ahli demografi mengemukakan bahwa peningkatan jumlah penduduk suatu negara akan berpengaruh terhadap berkurangnya lahan perumahan dan pertanian, berkurangnya ketersediaan pangan, serta meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan mendorong terjadinya tindak kriminalitas.

Laju pertumbuhan penduduk  Indonesia yang semakin tinggi berpotensi mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk di masa mendatang, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang memicu terjadinya gejolak sosial.

Upaya Pemerintah mengendalikan Populasi Penduduk

Sejak 1970 pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, utamanya untuk menekan angka kelahiran. Upaya itu dilakukan dengan cara: (a) mencanangkan program Keluarga Berencana sebagai gerakan nasional; (b) menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah; dan (c) membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua.

Upaya tersebut memang telah dirasakan hasilnya terutama di masa Orde Baru. Jika sebelum tahun 1970 rata-rata wanita melahirkan 5,6 bayi (fertilitas), maka setelah ada program KB  menjadi 2,8.  Angka fertilitas itu terus menurun (membaik) menjadi 2,4 anak per WUS pada tahun 2005-an. Namun sejak 2005 angka fertilitas mulai mengalami peningkatan menjadi 2,6 anak per WUS pada tahun 2012.

Peningkatan angka fertilitas tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP).  Semenjak tahun 2000 persentase laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan dari 1,45 persen (tahun 2000) menjadi 1,49 persen (tahun 2016).  Meski kenaikannya tidak terlalu besar, namun bila dibiarkan akan terus membesar hingga tidak terkendali dan akan sangat dimungkinkan terjadi ledakan penduduk. Karena jika LPP semakin naik sementara jumlah penduduk juga terus bertambah banyak maka pertambahan penduduk akan semakin besar.

Dengan demikian maka dikatakan bahwa upaya pemerintah saat ini dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dinilai kurang berhasil. Menjadi suatu peringatan serius (warning) bagi pemerintah apabila pertumbuhan penduduk Indonesia tidak dapat ditekan sejak dini maka bisa jadi pada 30 hingga 50 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk.

Solusi Terobosan

Melihat trend laju pertumbuhan penduduk negeri kita saat ini maka bangsa Indonesia berpotensi menghadapi ancaman ledakan penduduk dimasa mendatang. Oleh karenanya pemerintah saat ini tidak bisa tidak kecuali harus menempatkan usaha pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai program prioritas nasional. Berbagai hasil pembangunan yang dicapai akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan keseimbangan populasi penduduk. Suatu wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi selalu mempunyai berbagai permasalahan sosial yang membuat kenyamanan hidup masyarakat terganggu.

Apabila terjadi ledakan penduduk di masa depan, siapakah yang harus bertanggung jawab? Generasi masa depan yang mengalami kondisi ledakan penduduk hanyalah sebagai korban, bukan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.  Yang harus bertanggung jawab adalah generasi sebelumnya.

Upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan selama ini dinilai terlalu normatif sehingga tidak memperoleh hasil sesuai harapan (mengecewakan).  Sosialisasi KB langsung kepada masyarakat dan propaganda "Ayo ikut KB, 2 anak cukup" melalui media massa dinilai kurang efektif.  Untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk (yang mulai sulit dikendalikan) perlu adanya upaya terobosan (radikal) agar ancaman ledakan penduduk dapat dihindari. Salah satu upaya radikal yang sukses menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan oleh pemerintah China.

Kebijakan pemerintah China menerapkan "one-child policy" (kebijakan satu anak dalam satu keluarga) telah sukses menekan laju populasi secara signifikan. Pemerintah China ikut mengatur secara detil mengenai masalah perkawinan, termasuk usia pernikahan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan, jarak kelahiran setiap bayi, serta jumlah kelahiran secara total. Kebijakan yang populer sekaligus mengundang kontroversi itu berhasil mencegah sekitar 400 juta kelahiran bayi dari tahun 1979 hingga 2010.  Kemudian setelah keseimbangan populasi negeri China membaik kebijakan itu diperlonggar menjadi "two-child policy".

Tentu kita tidak harus meniru kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah China. Namun setidaknya langkah itu menginspirasi kita untuk mencari upaya terobosan dalam upaya menekan laju populasi penduduk.  Sudah saatnya pemerintah melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) dan menyempurnakan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang usia pernikahan, jumlah kelahiran, pembatasan pemberian tunjangan (diberbagai bidang) hanya sampai anak kedua, dan memasukkan mata pelajaran Keluarga Sejahtera pada kurikulum SMA, serta propaganda KB secara intensif di berbagai pelosok desa.

Adalah sangat menarik bila pada momentum Pilpres 2019 yang akan datang permasalahan kependudukan ini dijadikan salah satu program kampanye yang wajib disampaikan oleh para kandidat.

Wassalam.