Mohon tunggu...
De Kalimana
De Kalimana Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Money

Ancaman Ledakan Penduduk; Kartu Kuning Bagi Pemerintah

4 Februari 2018   10:02 Diperbarui: 16 Mei 2018   11:31 1785
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan selama ini dinilai terlalu normatif sehingga tidak memperoleh hasil sesuai harapan (mengecewakan).  Sosialisasi KB langsung kepada masyarakat dan propaganda "Ayo ikut KB, 2 anak cukup" melalui media massa dinilai kurang efektif.  Untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk (yang mulai sulit dikendalikan) perlu adanya upaya terobosan (radikal) agar ancaman ledakan penduduk dapat dihindari. Salah satu upaya radikal yang sukses menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan oleh pemerintah China.

Kebijakan pemerintah China menerapkan "one-child policy" (kebijakan satu anak dalam satu keluarga) telah sukses menekan laju populasi secara signifikan. Pemerintah China ikut mengatur secara detil mengenai masalah perkawinan, termasuk usia pernikahan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan, jarak kelahiran setiap bayi, serta jumlah kelahiran secara total. Kebijakan yang populer sekaligus mengundang kontroversi itu berhasil mencegah sekitar 400 juta kelahiran bayi dari tahun 1979 hingga 2010.  Kemudian setelah keseimbangan populasi negeri China membaik kebijakan itu diperlonggar menjadi "two-child policy".

Tentu kita tidak harus meniru kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah China. Namun setidaknya langkah itu menginspirasi kita untuk mencari upaya terobosan dalam upaya menekan laju populasi penduduk.  Sudah saatnya pemerintah melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) dan menyempurnakan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang usia pernikahan, jumlah kelahiran, pembatasan pemberian tunjangan (diberbagai bidang) hanya sampai anak kedua, dan memasukkan mata pelajaran Keluarga Sejahtera pada kurikulum SMA, serta propaganda KB secara intensif di berbagai pelosok desa.

Adalah sangat menarik bila pada momentum Pilpres 2019 yang akan datang permasalahan kependudukan ini dijadikan salah satu program kampanye yang wajib disampaikan oleh para kandidat.

Wassalam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun