Aspirasi dalam Sandera Politik

Namun, lantaran sudah menjadi partai bagian dari koalisi tentu suara yang diterima dari rakyat sudah tidak menjadi hal utama dari intruksi pimpinan partai sebagai kendaraan politik yang telah menghantarkan duduk di senayan.

Ironis memang, bila kondisi negeri yang sedang berusaha pulih pasca pandemi ini terus berpolemik dalam wacana amandemen, sementara presiden dan jubir istana sudah menyatakan bahwa tidak setuju bila amandemen dilakukan untuk membahas masa jabatan presiden yang merupakan hasil amandemen pertama amanat dari gerakan reformasi setelah tumbangnya rezim orde baru pada 21 Mei 1998.

Justru, bila mau lepas dari jeratan kekuasaan maka harus melibatkan rakyat dalam menyusun dan melaksanakan program prioritas pemerintah. Aspirasi bisa disampaikan secara lugas dan gamblang oleh para wakil rakyat atas dasar aspirasi rakyat bukan hanya claim semata.

Begitupun pemerintah, untuk bisa melepaskan diri dari intervensi partai pendukung koalisi yang kerap kali membuat gaduh atas nama aspirasi rakyat, harus bisa memberikan rasionalisasi dan bukti kinerja yang memiliki output terhadap kemajuan bangsa dan Negara.

Pada akhirnya, senayan menjadi gedung sakral dalam menyusun produk-produk hukum atas dasar aspirasi rakyat bukan semata-mata tempat berbagi proyek dan jabatan dalam menikmati fasilitas Negara untuk kepentingan kelompok dan golongan. 

Hal demikian berlaku juga bagi Presiden dan wakil presiden beserta para pembantunya sebagai pelaksana program yang didukung dengan anggaran dan fasilitas guna membawa Negara menjadi lebih maju dan berkembang dari Negara-negara lainnya. Tabik.

Artikel Lainnya: Public Menjadi...