Beberapa kejadian tersebut, memicu terjadinya reaksi dari masyarakat untuk melakukan penggalangan dukungan sebagai bentuk dari kepekaan sosial (Sense of social) untuk melakukan penolakan terhadap Saiful Jamil.Â
Sementara, kasus yang dialami MS pegawai KPI Pusat usai viral, aparat hukum dan KPI pusat mulai melakukan pendalaman secara serius untuk membuktikan laporan yang disampaikan oleh MS selaku pelapor.Â
Sementara, KPI pusat langsung menonaktifkan terduga pelaku perundungan dan intimidasi pelecehan seksual sebagaimana diutarakan MS melalui rilis yang viral pada 1 September 2021.
Melihat fenomena demikian, seakan menjadi pembenaran dalam menyelesaikan permasalahan yang tak bisa diselesaikan dengan cara yang baik (musyawarah), maka harus dilakukan dengan cara-cara berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi hingga membuat petisi melalui media elektronik yang mudah diakses oleh semua orang seiring berkembangnya teknologi saat ini.
Bacaan Lainnya : Sudikah Melihat Sisi Lain
Cancel Culture dan People Power Sebagai Solusi Alternatif
Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.Â
Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi,kebijakan, atau struktur pemerintahan.Â
Bila diperhatikan secara seksama people power dan cancel culture memiliki kesamaan yaitu, mengajak seseorang untuk melakukan gerakan atas suatu permasalahan atau tindakan yang lambat di respon oleh pemerintah atau pemangku kebijakan.Â
Sehingga harus mendapat dorongan dari publik agar suatu permasalahan dapat cepat selesai dan kembali kondusif menjalani aktifitas hidup masyarakat sehari-hari.
Sekalipun memiliki kesamaan, namun perbedaannya tak boleh dikesampingkan oleh publik. Merujuk dari penyebutan people power berarti kekuatan masa atau masyarakat dalam jumlah besar dengan satu tujuan yaitu, menyampaikan aspirasi secara langsung terhadap lembaga atau pemangku kebijakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.