Demokrasi Liberal dan Dampak Penerapannya Apabila Digunakan di Indonesia

Individu diberi kebebasan, termasuk kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik, dalam sistem demokrasi liberal ini. Saat itu, banyak partai politik di Indonesia yang berbeda ideologi dan politiknya, dan beberapa muncul dalam kerangka kebebasan individu. Partai-partai tersebut antara lain Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia (Psi).

4. Kekuasaan pemerintah yang terbatas

Pembatasan kekuasaan pemerintah menjadi dasar demokrasi liberal, yang dilakukan untuk menghindari kelompok-kelompok tertentu memperoleh kekuasaan yang berlebihan sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis

5.pembuatan undang-undang melalui pemungutan suara mayoritas di Parlemen

Suara mayoritas di Parlemen memberi pemerintah kekuasaan untuk membuat undang-undang dalam sistem demokrasi liberal. Perdana menteri memimpin kabinet pemerintah dan biasanya merupakan anggota partai politik pemenang.

Namun perlu diingat bahwa periode demokrasi liberal ini juga ditandai dengan keresahan politik, yang seringkali mengakibatkan pergantian kabinet. Dalam kurun waktu sembilan tahun, Kabinet telah diganti sebanyak tujuh kali. Perubahan ekonomi dan politik juga terjadi selama ini. Titik balik yang berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia, demokrasi liberal yang ada di sana dari tahun 1950 hingga 1959 mewujudkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan politik, dan pluralisme politik di era tersebut.

Kesimpulan

Demokrasi Liberal meruapakan salah satu dari banyaknya jenis sistem pemerintahan di dunia. Penting untuk diingat bahwa tergantung pada bagaimana demokrasi liberal diterapkan di negara tertentu, kelebihan dan kekurangannya dapat bervariasi. Setiap sistem politik menghadapi peluang dan kesulitan yang berbeda, dan efektivitas sistem ditentukan oleh seberapa baik nilai-nilai demokrasi liberal diintegrasikan ke dalam konteks budaya dan ekspektasi masyarakat.