Defisitnya Dana BPJS dan Tingginya Angka Konsumsi Rokok

Sumber: BPS

Tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir, rokok merupakan salah satu komoditas utama dalam perhitungan garis kemiskinan. Pada Maret 2017, misalnya, BPS mencatat bahwa kontribusi rokok dalam pembentukan garis kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 11,79 persen dan 11,53 persen. Kontribusi pengeluaran untuk rokok menempati posisi kedua setelah beras yang mencapai 20,11 persen di perkotaan dan 26,46 persen di pedesaan.

Padahal dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang hampir pasti tidak bisa ditanggung oleh masyarakat miskin dan mau atau tidak pada akhirnya akan menjadi beban negara.

Karena itu, sejalan dengan anjuran Menteri Kesehatan ihwal pola hidup sehat, pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih keras dalam menekan tingkat konsumsi rokok di tanah air. Kampanye dan kebijakan antirokok yang lebih tegas dan serius adalah sebuah keniscayaan. Meski penerimaan negara dari cukai rokok berpotensi bakal berkurang akibat penurunan konsumsi rokok, ongkos kesehatan untuk pengobatan penyakit berat ---sebagai dampak dari kebiasaan merokok--- yang selama ini membebani dana BPJS dipastikan dapat ditekan. (*)