Pengantar
Pendidikan di Indonesia mengalami proses yang panjang dalam pembentukannya baik secara substansi maupun yang sifatnya kelembagaan.
Semenjak zaman kerajaan Hindu – Buddha, masa-masa Kesultanan Islam, masa kedatangan bangsa Eropa dan Jepang hingga setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya, pendidikan sudah banyak beradaptasi sesuai jiwa zamannya. Setiap zamannya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam dunia pendidikan.
Pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung sekitar 3,5 tahun tersebut tentunya mempengaruhi sistem dan kebijakan penyelanggaraan pendidikan. Terjadinya pergeseran dan perubahan yang berkaitan kepada arah dan substansi pendidikan kala itu.
Apabila kita menghubungkan dengan periode sebelumnya yakni masa pemerintahan kolonial Belanda, maka secara tidak langsung pendidikan mengalami perombakan dan kemudian berdampak kepada periode berikutnya yakni masa kemerdekaan hingga saat ini.
Masa pendudukan Jepang yang berada di tengah-tengah antara masa kolonial Belanda dan masa kemerdekaan menunjukkan bagian dari suatu proses yang berkesinambungan dan memainkan peranan penting khususnya dalam pembentukan sistem pendidikannya di Indonesia.
Pembahasan
Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang memberikan corak yang militeristik. Hal tersebut kentara dengan kewajiban dengan pelatihan militer (Kyoren).
Bentuk pelatihan ini berdampak kepada pembentukan tentara-tentara dan barisan pemuda yang kemudian diarahkan ke dalam berbagai organisasi semi-militer seperti PETA (Pembela Tanah Air).
Ini sesuai dengan kepentingan militer Jepang yang menginginkan perekrutan dan alokasi sumber daya jumlah pasukan demi mensukseskan perang Asia Timur Raya.
Latar belakang militer yang secara berani diterapkan mempengaruhi konsep pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tentara Jepang pada masa pendudukannya.
Pendidikan yang mendekatkan konsep militer tersebut juga tercermin dalam hal-hal yang normatif. Jepang mewajibkan setiap sekolah untuk mengadakan upacara pagi.
Dalam upacara tersebut diberlakukan aturan yang meliputi:menyanyikan lagu Jepang setiap upacara, mengibarkan bendera Jepang “Hinomaru” setiap pagi dan menghormati Kaisar Jepang (Tenno Haika) serta harus melakukan sumpah setia untuk tujuan “Asia Raya” (Alinur, 2021).
Norma yang dijalankan dalam pendidikan masa Jepang tersebut menjadi bagian dari indoktrinasi yang ketat. Namun, sesudah mencapai kemerdekaan hingga masa kini, pola tersebut diubah dan disesuaikan dengan tujuan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
Pengibaran bendera saat ini di Indonesia telah menjadi rutinitas setiap hari Senin sebagai upacara pagi dimana menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, mengibarkan bendera dan memberikan pidato singkat oleh kepala sekolah atau guru.
Hal ini bertujuan untuk mengingatkan pengorbanan para pahlawan dan penanaman nilai-nilai nasionalisme. Upacara bendera dan nyanyian lagu kebangsaan telah diatur yang dimulai melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1958 (Juwitasari, 2019).
Selanjutnya pada masa Reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 16 Ayat 1.
Untuk ruang lingkup instansi pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 19 Ayat 1 serta UU atau Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018.
Selain upacara bendera, Jepang mewajibkan untuk kegiatan fisik lainnya seperti melakukan kegiatan senam (Taiso) untuk menjaga semangat para pemuda setiap pagi.
Para siswa juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat pada waktu yang ditentukan (Kintohosyi) dengan membersihkan asrama militer, jalan raya, menanam pohon jarak, mengumpulkan barang-barang untuk keperluan militer, dll(Alinur, 2021).
Kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi cerminan pada masa kini dalam bentuk kegiatan kerja bakti, senam bersama, dan terlibat di tengah masyarakat. Umumnya kegiatan tersebut dilakukan setiap sekali seminggu.
Di samping menggunakan pendekatan fisik, pendidikan yang diselenggarakan oleh Jepang juga menggunakan pendekatan kebahasaan. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga banyak buku dalam bahasa Belanda tidak diizinkan untuk digunakan di sekolah oleh Jepang. Maka dari itu, buku pendidikan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang nantinya diterbitkan oleh Bunkyo Kyoku (kantor pengajaran).
Demikian pula dalam bahasa pengantar sehari-hari dan khususnya dalam instansi pendidikan, Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta menjadikannya sebagai mata pelajaran di sekolah dasar.
Dampaknya lalu berkembang pada masa kemerdekaan sebagai bahasa Nasional dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Tidak hanya perkembangan mata pelajaran bahasa, warisan sistem pendidikan masa Jepang lainnya ialah pendidikan olahraga. Mata pelajaran pendidikan olahraga juga menjadi salah satu mata pelajaran penting untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga, yang tertuang dalam undang-undang nomor 4 tahun 1978 pada masa Orde Baru.
Sebelumnya pada masa Orde Lama, pendidikan olahraga menjadi bagian dari perkembangan jasmani yang terkandung dalam prinsip-prinsip penerapan Sistem Pendidikan Pancawardhana (1961) dan hari krida. Pada masa kini khususnya Kurikulum 2013 Edisi Revisi, mata pelajaran tersebut menjadi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
Warisan sistem pendidikan masa Jepang berikutnya ialah durasi lamanya waktu kelulusan setiap jenjang pendidikan. Lama dan jenjang pendidikan dasar merupakan pengaruh utama mereka terhadap sistem pendidikan di Indonesia, yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah yang kemudian diteruskan sampai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Juwitasari, 2019).
Menurut Noviningtyas & Pandin (2021), Jenjang pendidikan dan jenis sekolah terpadu pada masa pendudukan Jepang adalah Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko) dengan lama belajar 6 tahun, kemudian Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko) dengan lama belajar tiga tahun dan Sekolah Menengah Atas (Koto Chu Gakko) dengan lama belajar 3 tahun.
Jepang juga mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (Kogyo Gakko) seperti jurusan pertukangan (Kogyo Gakko), teknik menengah (Kogyo Semmon Gakko) dan pelayaran.
Konklusi
Dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh Jepang tersebut maka membawa dampak bagi Indonesia. Misalnya saja dengan diterapkannya pelatihan militer, kemampuan militer pemuda Indonesia meningkat.
Kemudian nantinya akan berdampak kepada pembentukan tentara-tentara dan barisan pemuda yang nantinya diarahkan ke dalam berbagai organisasi semi-militer seperti PETA (Pembela Tanah Air). Pendidikan yang mendekatkan konsep militer tersebut juga tercermin dalam hal-hal yang normatif.
Seperti halnya aturan Jepang pada masa itu yang mewajibkan upacara dan seremonial lainnya yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme. Dan hal ini masih diterapkan hingga saat ini sebagai warisan pendidikan masa pendudukan Jepang.
Referensi:
Alinur. (2021). Impact of the Japanese Educational System on the Rise of Proclamation August 17, 1945. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.8(Issue 2). https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2. 2287
Juwitasari, R. (2019). The Japanese Legacy : What’s Still Left in The Education System in Indonesia ? Thammasat Review, Vol.22(No.1). https://doi.org/10.14456/tureview.201 9.4
Noviningtyas, I. N., & Pandin, M. G. R. (2021). The Transformation of Education in Indonesia from the Colonial Era to the Digital Era is Reviewed from a Historical Perspective. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Toward a Media History of Documents, June. https://doi.org/10.20944/preprints202 106.0329.v1
Syaharuddin, Heri Susanto. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkura
Terimakasih telah membaca artikel ini.
Silahkan klik profil penulis untuk membaca artikel-artikel saya yang lainnya.
Salam hangat.
