Isu Seputar Pengangkatan Pramono Edhie Wibowo Sebagai Pangkostrad

55

1980

Dari tabel di atas, adalah jelas bahwa dari sisi usia, pengangkatan Pramono Edhie Wibowo sebagai Panglima Kostrad sangat layak terlebih lagi didukung oleh prestasi yang bersangkutan dalam karier militer di kedinasannya.

Peluang Capres

Berkaitan dengan pencalonan presiden, bilamana merujuk peraturan yang berlaku, peluang menjadi capres merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada waktunya. Artinya, secara hukum dan etika hak tersebut memang dilindungi dan tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Memang dari sisi peluang, dengan nama besar almarhum Sarwo Edhie Wibowo yang masih dikenang oleh masyarakat, niscaya menjadi modal efektif dalam mengantarkan Pramono Edhie Wibowo pada bursa capres 2014 bilamana yang bersangkutan menghendaki.  Kepopuleran karena trah keluarga juga sesuatu yang melekat, seperti halnya Presiden Megawati yang populer karena merupakan putri Proklamator Bung Karno.

Namun demikian, pada akhirnya yang menjadi penentu capres adalah rakyat sesuai dengan sistem pemilu presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, jalan untuk menjadi presiden ataupun calon presiden tentunya tidak semudah yang diperkirakan banyak kalangan. Perjalanan menjadi capres masih panjang dan sesuai azas supremasi sipil, calon presiden tentunya lebih disukai jika yang bersangkutan bukan berasal dari kalangan militer aktif. Sebagaimana dipahami, mekanisme untuk menjadi capres perlu didukung oleh partai atau menjadi anggota dari partai politik tertentu.  Sedangkan, Pramono Edhie Wibowo tidak terlibat atau menjadi anggota partai politik tertentu.  Dengan demikian, fenomena Pramono Edhie Wibowo yang memungkinkan tampil di Pilpres 2014 tidak perlu diperdebatkan..

Isu KKN

Adalah fakta bahwa Ibu Negara RI, Hj Ani Bambang Yudhoyono, merupakan kakak kandung Pramono Edhie Wibowo. Namun demikian, tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa kerabat pejabat pemerintah kehilangan hak untuk memperoleh promosi jabatan.

Perjalanan karir Pramono Edhie Wibowo, menunjukkan bahwa beliau lebih banyak menerima promosi justru sebelum SBY menjadi Presiden. Dengan demikian, isu kenaikan jabatan karena ada unsur KKN menjadi terkesan mengada-ada untuk disampaikan. Dalam banyak hal, sering terjadi peristiwa yang merupakan coincident (kejadian bersamaan tetapi tidak berhubungan). Pengangkatan Pramono Edhie Wibowo pada saat posisi SBY sebagai Presiden, dapat dianalogikan sebagai peristiwa alam yang demikian. Jika kita memaksakan sebagai fakta sebab akibat, ini disebabkan oleh fallacy (sesat fikir) akibat kekurangan informasi.

Pramono Edhie Wibowo tidak begitu tertarik dengan dunia politik. Sekalipun pada posisi yang beliau jabat sangat memungkinkan untuk berbuat demikian. Fakta ini didukung oleh contoh kasus dimana pada saat Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Danjen Kopasssus, tidak pernah mengarahkan keluarga besar Kopassus untuk memilih SBY saat pemilu 2009 lalu dan justru mengarahkan agar seluruh jajaran Kopassus harus bersifat netral karena TNI adalah alat negara dan sesuai dengan UU bahwa TNI tidak boleh berpolitik.