Seperti telah ditulis pada artikel Konsensus Resolusi Konflik Menpora-PSSI dalam Rekatan Kepentngan Nasional dan Reformasi Tata Kelola Sepakbola Nasional yang Berbudaya Indonesia, cara terbaik penyelesaian sengketa ini adalah dengan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terlalu lamanya waktu yang diperlukan Imam Nahrawi untuk memutuskan sekedar mau bertemu juga menunjukkan betapa beliau masih enggan memakai cara khas negeri ini. Masih ada waktu 2 hari ke depan bagi Imam Nahrawi untuk melakukan koreksi mendasar atas kekeliruannya selama ini, yaitu fokus pada materi "reformasi tata kelola sepakbola nasional" daripada ngotot KLB untuk mengganti kepengurusan PSSI...Â
Langkah-langkah di bawah ini bisa dilakukan:
- Imam Nahrawi segera mencabut SK Pembekuan PSSI. Selain karena sudah kepepet, beliau juga harus menunjukkan bahwa sebagai seorang menteri harus menjadi teladan sadar dan taat hukum, karena PTUN dan PTTUN telah memutuskan bahwa SK Pembekuan yang dibuatnya itu keliru.
- Imam Nahrawi segera memutuskan wakilnya untuk masuk ke Tim Ad Hoc.
- Di Tim Ad Hoc, wakil pemerintah ini segera mempresentasikan materi "Blue Print dan Road Map Reformasi Tata Kelola Sepakbola Nasional" yang selama ini keukeuh disimpan di lemari besinya, kalau dipublish khawatir diganggu oleh pihak2 yang gak ingin ada reformasi PSSI.
- Materi dari wakil pemerintah ini disandingkan dengan rencana PSSI terutama yang sudah disusun oleh Tim Sinergi. Kekuatan kedua materi ini digabung menjadi materi  "Blue Print dan Road Map Reformasi Tata Kelola Sepakbola Nasional" terbaru.
- Lupakan nafsu untuk menggelar KLB, toh kalau setelah ini ternyata pengurus PSSI gak mampu menjalankan roadmap tersebut, bisa dipastikan lebih dari 2/3 voters akan menuntut KLB untuk mengganti kepengurusan.
- Lupakan juga nafsu agar wakil pemerintah ada dalam struktur kepengurusan PSSI, meski terkesan bertujuan baik untuk mengawasi, tapi hal ini berpotensi mengulang sejarah yaitu titik lemah ketika olah raga diseret ke ranah politik.
- Kemenpora dan PSSI menandatangani sebuah Cooperative Agreement, yang menajamkan mana tupoksi Pemerintah dan mana tupoksi PSSI.
- Bisa dibentuk semacam "Komite Pengawas" yang beranggotakan wakil pemerintah dan para ahli di beberapa bidang yang terkait dengan kegiatan persepakbolaan nasional, untuk mengawal proses reformasi tata kelola sepakbola nasional.
Anti Klimaks SK Pembekuan PSSI
Kalau Imam Nahrawi tetap memaksakan beberapa poin seperti catatan di atas, maka akhir minggu ini akan menjadi anti klimaks dari SK Pembekuan PSSI dan sepertinya beliau akan dikenang sebagai pemimpin yang senang beretorika saja tanpa pernah memahami ekosistem, ekologi dan ekonomi sepakbola nasional dan internasional serta hakikat sebuah kompetisi sepakbola...
Yuuk.. kita nantikan apa yang akan terjadi dalam 2 hari ke depan ini, sambil bertanya pada rumput yang bergoyaaang dan pada rumput tetangga...
Heu heu heu...
