Konflik Horizontal: Konflik antar kelompok masyarakat di masa lalu telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menghambat pembangunan sosial.
Bencana Alam: Maluku rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, yang dapat merusak infrastruktur dan menghambat pemulihan sosial.
Keterbatasan Modal: Kurangnya akses terhadap modal dan kredit bagi usaha kecil dan menengah menjadi penghambat dalam pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan sosial.
UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL
Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur di Maluku, terutama di daerah terpencil.Â
Pengembangan Ekonomi: Pemerintah mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.
Program Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah menjalankan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat miskin.
Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Publik: Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih di daerah terpencil.
Promosi Toleransi dan Kerukunan: Pemerintah dan masyarakat perlu terus mempromosikan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat untuk mencegah konflik horizontal.
Peningkatan Kesadaran Gender: Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran gender untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan meningkatkan akses mereka terhadap peluang.
Meskipun masih banyak tantangan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Maluku diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di provinsi ini. Pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Maluku.
