Apartemen seperti yang dibangun Agung Podomoro di Cimanggis tersebut menjadi opsi rasional bagi professional dan keluarga muda. Nah, jika generasi millenial atau kelas menengah masih memiliki opsi hunian terjangkau, lalu bagaimana dengan masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta/bulan dan tinggal di perkotaan?
Program sejuta rumah yang digalakkan pemerintah tidak bisa menjangkau mereka. Sejauh ini, rumah-rumah murah (bersubsidi) yang dibangun justru berada luar kota karena ditasbihkan mengentaskan backlog di pedesaan. Sementara entitas masyarakat perkotaan yang tak memiliki hunian permanen, juga tak bisa dianggap sepele. Kelompok inilah prioritas diberikan solusi hunian yang konkret.
Pilihan paling rasional bagi entitas berpenghasilan standar UMP ini, adalah subsidi hunian vertikal. Yaitu rumah susun yang dapat dimiliki permanen, bukan hanya disewa. Sebab mereka juga memiliki keturunan yang tentu ke depan membutuhkan hunian sendiri. Bagi pekerja di industri misalnya, pemerintah punya opsi menggalang kerja sama dengan pengelola kawasan industri atau instansi tempat mereka bekerja untuk membangun hunian.
Cuma persoalan “krisis” lahan di Jakarta, memang menjadi masalah tersendiri untuk membangun rusun bagi ratusan ribu, atau mungkin jutaan kategori masyarakat tersebut. Kelompok masyarakat bergaji standar UMP ini bisa saja dibuatkan rumah susun di luar kota Jakarta, akan tetapi mereka perlu diberikan jaminan bebas menggunakan jasa transportasi massal (macam KRL, MRT atau LRT) agar dapat beraktivitas di Jakarta.
Persoalan hunian di Jakarta mendesak dipecahkan. Bukan dengan dengan opsi-opsi temporer, tapi solusi permanen. Jika kelas atas dan memengah“di-handle”oleh swasta dengan banyak pilihan hunian yang pas, maka masyarakat bergaji standar UMP harus diurus langsung oleh pemerintah. Walau bagaimanapun, mereka adalah bagian dari masyarakat. Bila dibiarkan homeless, tentu saja hanya tinggal tunggu waktu melahirkan ledakan problem sosial turunan yang juga bakal menguras energi pemerintah.
