Mobil Patroli Polisi: Haruskah Lamborghini?

Sebentar lagi, tepatnya tanggal 1 Juli 2014 akan diperingati Hari Bhayangkara yang ke-68. Untuk menyambut HUT POLRI itu, maka Polres Metro Jakarta Utara tengah mengadakan pameran di Mall Kelapa Gading diantaranya adalah kendaraan operasional Kepolisian.

Ada yang menarik perhatian saya ketika ada 2 unit mobil Patroli Polisi dalam pameran tersebut yang menggunakan mobil mewah bermerk Lamborghini. Lantas dibenak saya terpikir, mengapa harus Lamborghini? Apa urgensinya?

Sebagaimana kite ketahui, Lamborghini adalah merk mobil yang terkenal mewah (tentu saja mahal) yang diproduksi oleh Automobili-Lamborghini S.p.A, perusahaan produsen mobil sport di Italia. Mobil Lamborgini selain desainnya yang futuristik, juga memiliki berbagai keunggulan terutama kemampuannya berlari dengan kecepatan tinggi.

Saya berpikir mungkin inilah yang menjadi pertimbangan Pihak Kepolisian untuk menggunakan Lamborghini sebagai unit kendaraan patroli dan pengawalan.

Namun demikian, perlu kita menelaah lebih jauh seberapa perlu Polisi kita menggunakan Lamborghini yang notabene berharga mahal itu sebagai Mobil Patroli.

Dua unit Mobil Lamborghini yang dipamerkan itu ditengarai dengan tipe Gallardo yang digunakan oleh jajaran Sabhara, sedangkan type Aventador digunakan oleh satuan Patroli dan Pengawalan (Patwal).

Bila dibandingkan dengan mobil patroli Polisi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Mazda6, tentu performa mesin Lamborghini lebih unggul, sesuai pula dengan harganya yang jauh lebih mahal.

Sekedar perbandingan bahwa harga 1 unit Mobil baru Mazda6 adalah sekitar Rp. 500 - 600 Juta, sedangkan harga Lambroghini type Gallardo antara Rp. 3 s/d 5 Milyar, apalagi yang untuk type Aventador harganya hampir dua kali lipat.  Jadi dengan demikian harga Lamborghini adalah enam kali lebih mahal bila  dibandingkan dengan Mobil Patroli Mazda 6. Atau dengan kata lain, dengan anggaran yang sama, maka Kepolisian dapat menambah setidaknya 5 mobil lagi bila menggunakan Mazda6 sebagai mobil patroli, dari pada membeli 1 unit Lamborgini.

Tentu hal ini akan dapat menimbulkan persepsi pemborosan anggaran di pihak Kepolisian, apabila tidak didukung dengan pertimbangan yang tepat dan benar.

Pertanyaannya adalah sejauh mana urgensi pihak kepolisian untuk menggunakan mobil super cepat seperti Lamborghini sebagai kendaraan operasionalnya ?

Sebagai referensi, mari kita ambil contoh kepolisian dari beberapa negara yang menggunakan mobil sport mewah sebagai mobil patroli antara lain seperti di negara maju di Eropa yaitu Italia, Jerman, Belanda dll yang menggunakan mobil mewah dari merk Ferrari, BMW dan Lamborghini.

Sedangkan Kepolisian Dubai, meggunakan Lamborghini sebagai mobil patroli, dengan alasan utama adalah karena tingginya tingkat pelanggaran lalulitas, khususnya untuk kasus pelanggaran batas kecepatan alias ngebut di jalan raya/toll, yaitu meningkat sampai 15 % .  Dengan banyaknya pemilik mobil mobil sport mewah di negeri yang termasuk dalam Uni Emirat Arab itu,  seringkali terjadi kasus ngebut dijalan raya/toll  dengan berbagai alasan, mulai dari mengejar waktu, balapan liar, atau yang iseng dilakukan oleh anak anak muda di negeri yang kaya minyak itu.

Kemudian bila ditinjau dari tingkat kemakmuran negera-negara  tersebut diatas, dibandingkan dengan negara kita, tentu akan sangat jauh bagai bumi dan langit. Sebagai mana kita ketahui, bahwa tingkat Pendapatan per Kapita negara kita saat ini sekitar $4.000, sedangkan negara negara tersebut sudah diatas $30.000, apalagi dubai sudah lebih dari $50.000.

Sesunggguhnya saya ingin lebih akurat dalam membuat tulisan ini, namun saya terkendala dengan adanya kesulitan memperoleh data yang akurat dan terkini. Namun sekedar sebagai gambaran pada awal tahun 2012, bahwa secara umum yang terjadi di Indonesia, jumlah kasus pelanggaran lalulitas didominasi oleh kendaraan roda 2 (motor) yaitu sampai 60 %. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang 21 % dan untuk kendaraan penumpang yang melakukan pelanggaran hanya sekitar 14 % saja.

Dari data tersebut dalam konteks pelanggaran kecepatan berkendaraan dijalan raya, maka jumlah pelanggaran yang dilakukan tentu didominasi oleh kendaraan penumpang/pribadi. Sebab kendaraan yang bisa berlari dengan kecepatan paling tinggi tentulah dari kendaraan pribadi sejenis sedan dibandingkan kendaraan umum lainnya.

Oleh sebab itu, pengadaan Lamborghini sebagai mobil patroli, tentu dengan mempertimbangkan kegunaanya dalam kasus pelanggaran kecepatan di jalan raya atau kasus kejahatan lainnya yaitu untuk memburu tersangka pelaku kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. Singkat kata, Polisi tak mau kehilangan target buruannya, gara-gara mobil patrolinya tak mampu mengimbangi kecepatan mobil yang diburunya.

Tentu dengan menggunakan Lamborghini sebagai mobil patroli, efektipitas pengejaran target buruan akan sangat tinggi, namun demikian apakah cukup signifikan urgensinya bila mempertimbangkan mahalnya harga kendaraan itu, juga komposisi pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh kendaraan penumpang/pribadi yang relatip rendah di Indonesia ?

Ada hal lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi pemerintahan dan lembaga negara, yaitu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, khususnya pada Prinsip-Prinsip Pengadaan yang tercantum pada pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil/tidak diskriminatif; dan
g. akuntabel

Dari ketentuan pada pasa tersebut jelas disebutkan bahwa dalam kegiatan pengadaan barang termasuk kendaraan opersional kepolisian harus pula memenuhi prinsip diatas terutama efisien dan transparan.

Dengan demikian, bila kita berpikir secara komprehensif dengan menggunakan berbagai pertimbangan diatas untuk mengambil keputusan, maka kasus pengadaan Mobil Lamborghini sebagai kendaraan dinas patroli Polres Metro Jakarta Utara, patut dipertimbangkan kembali.

Salam

Ilustrasi Gambar : m.okezone.com