Bukankah Mendukung UMKM Memberdayakan Perempuan? Ini Kata Caleg DPRD DKI Jakarta

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL)  dinilai sebagi katup pengaman dalam perekonomian, khususnya saat krisis.  Dalam keadaan normal pun sektor ini berkontribusi mencipatakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Itu poin pertama.

Poin kedua dari fenomena UMKM di Indonesia adalah pelakunya adalah perempuan.  UMKM perempuan  usaha untuk membantu perekonomian keluarga bahkan kerap terjadi dijalankna oleh  mereka yang  single parent.  

Mendukung UMKM sama dengan memberikan andil pada pemberdayaan perempuan. Hal ini sudah pernah diungkapkan tokoh pergerakan perempuan dari Sumatera Barat Rohana Kudus, ketika mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia pada Februari 1911. 

Sekolah ini mengajarkan ketermpilan menenun dan renda hingga perempuan tidak berganung kepada laki-laki dalam ekonomi.  

"Dengan memberikan keterampilan, sekolah Amai Setia  menyelamatkan perempuan  dari kemiskinan," seperti dinyatakan dalam suratkabar yang didirikannya, Soenting Melajoe edisi  6 Maret 1914

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta   yang menyebutkan pada 2016 jumlah UMK  di Jakarta sekitar 1,151 juta unit usaha (Lihat Tabel).  Sayang saya tidak mendapatkan data yang mutakhir.

Ilustrasi dari BPS Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah ini sebetulnya fantastis, mengingat populasi penduduk DKI Jakarta sekitar 10,56 juta jiwa, berarti 10 persennya pelaku UMKM  jika itu indentik dengan jumlah pelaku. Begitu juga data yang disebut Kemenkop dan UKM bahwa jumlah UKM sekitar 64 juta juga luar biasa. Kalau itu benar selesailah masalah pengangguran di Indonesia.

Jadi masih menjadi tanda tanya apakah identik dengan jumlah pelaku usaha atau hanya unit usaha? Yang harus ditelaah lebih dalam apa nama yang sudha ganti atau usaha yang sudah berjalan tetap dihitung,

Jakpreneur program dari Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim mencatat 373.903 usaha.  Namun apakah jumlah orang yang terlibat atau usahanya juga harus dipertanyakan.

Namun yang mau dibahas dalam tulisan ini ialah  bagaimana calon legislatif kalangan perempuan  di DPRD DKI Jakarta mempunyai program untuk memberdayakan perempuan melaui UMKM.

Elis Fina Anggraini: Pembinaan, Pelatihan dan Permodalan Harus Tepat Sasaran

Elis Fina Anggraini, Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari DPRD DKI Jakarta Dapil 1 (Kota Jakarta Pusat) menjadikan pemberdayaan perempuan dan UMKM sebagai salah satu programnya.  Kebetulan tesis Magisternya membahas peran perempuan wirausaha.

Menurut Elis, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. 

"Berdasarkan penelitian dan data yang saya peroleh dari instansi terkait dan organisasi, mayoritas pelaku usaha UMKM adalah perempuan 60% hingga 70% lebih banyak dibandingkan laki-laki," ujar Elis melaui Whatsapp, 3 Februari 2024.

Elis Fina Anggraini dan pendukungnya-Foto: Dok.Pribadi.

Kontribusi UMKM perempuan diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan, memberikan penghasilan lebih baik serta pengetahuan dan kualitas SDM.

Sayangnya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi untuk menjadi naik kelas padahal Pembinaan dan pelatihan serta permodalan sudah banyak didapatkan oleh para pelaku UMKM khususnya DKI Jakarta.  Mengapa? Karena belum tepat sasaran.

"Program salah satu akan memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada UMKM . Menurut saya dan perlu adanya kebijakan dan regulasi supaya UMKM tidak  dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dan tidak bertanggung jawab," ungkap Elis.

Ketua umum UMKM Provinsi DKI Jakarta ini  sudah melakukan pendampingan UMKM untuk perizinan produk dan halal, Pemasaran dan Bantuan permodalan.

"Secara pribadi saya menyediakan tempat usaha dimana UMKM bisa berjualan," imbuh peraih Cum Laude Magister Manajemen dari Institut Bisnis Multimedia ASMI, Jakarta. 

Menurut perempuan kelahiran Palembang 14 November 1970 ini dalam hal pendidikan UMKM masuk dalam Kampus, pada tahun  2020 pihaknya  sempat melakukan  MOU dengan mengajukan program pendidikan UMKM pemula atau entrepreneur di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Ciputat.

Sayangnya karena terbentur pembiayaan dan masih kondisi pandemi Covid 19 maka sampai sekarang belum ada kelanjutannya.

"Dan ini pulalah yang nantinya kalau saya terpilih menjadi Dewan di DPRD di bidang pendidikan saya ajukan," pungkasnya.

Azimah: Kemudahan Kredit dan Insensif Pajak

Azimah, Caleg Golkar untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 8 (Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa) juga mengakui UKM memberikan kontribusi besar mereka dalam perekonomian lokal dan karena pelakunya kebanyakan perempuan memberikan kontribusi positif.

Menurut peraih gelar pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta (2012) dan Administrasi Bisnis dari Sekolah Bisnis Internasional, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) Jakarta (2016)  diperlukan regulasi dan kebijakan yang mendukung UKM, seperti kemudahan akses ke kredit, insentif pajak, dan pelatihan kewirausahaan.

"Saat ini masalah utama bagi UKM perempuan melibatkan akses terbatas terhadap modal, pelatihan, dan pasar," kata Azimah melalui Whatsapp, 3 Februari 2024.

Foto: Dokumentasi Pribadi. 

Perempuan kelahiran, Jakarta, 28 Februari 1975  telah menginisiasi program pelatihan dan dukungan modal untuk UKM perempuan guna meningkatkan keberlanjutan usaha mereka.

"Kami bekerjasama dengan LAZ Masjid Raya Palapa Baitus Salam Pasar Minggu dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jaksel," ungkap Azimah.

Pelatihan yang sudah pernah diadakan, mulai dari Tata Busana, service AC untuk  pemuda, pelatihan Tata Boga dan Tata Rias

Yang menarik Azimah mengingatkan kerja sama antar wilayah untuk mengembangkan UMKM. Misalnya Jakarta dan Bandung saling belajar dalam mengembangkan UKM. Dia  mengusulkan adanya kerjasama antarlembaga untuk membangun pusat studi wirausaha.

"Perlu adanya ahli wirausaha di pusat UKM Fakultas Ekonomi dan Bisns di UI Misalnya, agar mendukung penelitian dan pengembangan yang lebih efektif untuk pertumbuhan UKM," pungkasnya.

Irvan Sjafari