Pemberontakan Ibnu Hadjar, Terkait Ideologi atau Dipicu Solidaritas Sosial?

Buku pelajaran sejarah sewaktu  saya sekolah dulu menempatkan pemberontakan Ibnu Hadjar dan pasukannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) di Kalimantan Selatan sebagai pemberontakan terkait dengan ideologi Islam.

Namun setelah melakukan sejumlah riset pustaka terutama di Perpustakaan Nasional, saya mencatat sebetulnya   pemberontakan yang berpusat di Kabupaten Hulusungai, daerah antara Barabai dan Kandangan  Kabupaten Kota Baru dan ke selatannya Kabupaten Banjar pada awalnya bukan pemberontakan yang terkait dengan Darul Islam.

Para pemberontak adalah mantan geriliyawan pada masa kemerdekaan merupakan loyalis republik yang punya militansinya tinggi melawan Belanda. Bahkan hingga beberapa bulan sebelum pembangkangan dimulai loyalitas itu masih dijaga.

Mereka hanya menuntut mendapat perlakukan adil sebagai orang yang berjasa dalam peperangan, tetapi setelah kemerdekaan tercapai justru tersingkir untuk masuk ke dalam ketentaraan.

Pemberontakan ini relatif kecil  karena  tak dapat mereka menggerakan konsentrasi pasukan besar. Namun gerakan ini berlarut-larut hingga Ibnu Hajar menyerah pada 1963. 

Situasi November 1949

November 1949 bukan bulan yang menyenangkan bagi banyak orang di Kalimantan Selatan, menyangkut masalah gangguan keamanan.  Sebetulnya suatu hal banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, setelah perang kemerdekaan, karena selain TNI dan para kesatuan geriliya yang loyalis, ada juga gerombolan bersenjata kriminal.

Antara 24 November 1949 melaporkan penduduk Tionghoa sekitar Banjarmasin merasa tidak aman, karena malam hari gerombolan bersenjata mendatangi toko dan rumah mereka meminta uang dan hingga perhiasan dengan paksa.

Penduduk Tionghoa gelisah dan banyak yang berangkat ke Jawa. Di sisi lain, pihak kepolisian belum dapat menyelidiki soal ini. Bahkan gerombolan bersenjata menyerang pos-pos TNI di luar kota Banjarmasin. 

Mereka tidak mengetahui dengan pasti siapa gerombolan bersenjata yang menyerang.  Namun otoritas menduga kejadian-kejadian ini untuk mengganggu jalannya pemerintahan di Kalimantan Selatan.