Bandung Januari 1961, Dukungan terhadap Manipol

"Ada satu hal yang kita lupakan, yaitu keteangan dan ketenteraman politik. Kegelisahan karena tekanan ekonomi sudah cukup besar dan hendaknya jangan diperbesar dengan keguncangan politik. Oleh karena itu ketenteraman politik dasar bagi semua usaha kita di tahun 1961."

Demikian pidato dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat Kolonel Mashudi di RRI menyambut Tahun Baru 1961 seperti dikutip Antara, 1 Januari 1961. 

Gubernur Mashudi dalam pidatonya menjanjikan pembangunan desa dan mempergiat proyek perindustrian, khususnya pertekstilan, selain pertambangan.  Pendidikan diarahkan kepada kejuruan tanpa mengabaikan pendidikan dalam arti umum.  Begitu juga dalam rehabilitasi daerah dan pembinaan wilayah.

Disebutkan pula latihan kemeliteran bagi kurang lebih 3000 pegawai sipil dan pamongpraja yang masih akan dilanjutkan.

Suasana 1960 sudah cukup memanas, baik di Indonesia maupun di Jawa Barat.  Dekrit Presiden 5 Juli 1959,  pencanangan Demokrasi Terpimpin, pembubaran parlemen hasil Pemilu 1955, doktrin  Manipol-Usdek, pembubaran Masyumi-PSI menimbulkan reaksi pro dan kontra. 

Yang setuju -- di luar mereka yang punya kepentingan politik- adalah mereka yang sudah jenuh dengan jatuh bangunnya kabinet, yang tidak setuju- di luar mereka yang tidak suka dengan Partai Komunis Indonesia-mencurigai bahwa Soekarno ingin menjadi ditaktor. Pembentukan DPR-GR dianggap sebagai pemberi legitimasi terhadap kebijakan Soekarno.

Di bidang ekonomi masalah beras masih merupakan salah satu masalah utama. Wakil Gubernur Jawa Barat Astrawinata mengungkapan jatah pembelain padi untuk Jabar 330 ribu ton atau bertambah 30 ribu ton dibanding 1960.

Dalam Januari 1961 Kota Bandung mengalami krisis semen, terutama semen Gresik.  Penyebabnya tidak adanya alokasi dari distributor.  Akibatnya harga semen dengan cepat merangkak naik dari Rp108 per sak menjadi Rp120 per sak dan akhirnya Rp160 per sak.

Hingga pertengahan Januari 1960, toko-toko di Kota Bandung tidak mau mematuhi aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota agar buka sampai jam 20.00. Mereka sudah tutup menjelang mahgrib.  Dandim Kota Bandung Letkol Suratman mengancam memberi tindakan sepenuhnya bagi pengusaha toko yang tidak patuh.

Pemilik toko mengkhawatirkan sepinya pembeli dan lesunya daya beli. Namun pihak berwenang ingin kehidupan dan keindahan kota pulih dengan masih dibukanya toko-toko.  Pemkot dan militer menyebutkan bahwa warga Bandung yang tidak sempat berbelanja siang hari akan berbelanja malam hari.

Dunia hiburan tidak lagi sehingar bingar tahun sebelumnya. Hanya Grand Hotel Lembang dan Karang Setra yang menawarkan pertunjukkan musik dan acara dansa.  Bioskop Nusantara, Parahyangan, Nirmala dan Fajar memutar Hannibal (1959) yang dibintangi Victor Mature.  Bioskop lain Psupita, Pelangi, Kentjana dan Indra mmeutar Madame White Snake yang dirilis pada 1960.

Situasi Nasional

Memasuki 1961 Pemberontakan PRRI dan Permesta sudah dipastikan mengalami kegagalan.  Dukungan dari pihak luar negeri sudah jauh berkurang. Amerika Serikat dipimpin oleh John F Kennedy yang tampaknya lebih akomodatif terhadap dunia ketiga, sekalipun tetap mencermati bahaya komunisme.  

AS lebih fokus untuk mengupayakan agar Pope yang tertangkap karena aksi petualangannya membantu Permesta bisa dibebaskan.  Kennedy punya jurus lain mengambil hati negara dunia ketiga dengan damai dengan program seperti Peace Crops daripada memberikan bantuan senjata membendung komunisme.

Dalam pidatonya di Universitas Michigan pada Oktober 1960, Kennedy meminta mahasiswa menyumbangkan tenaganya membantu jutaan orang miskin di dunia ketiga.  Ternyata gagasan Kennedy didukung puluhan ribu mahasiswa.  Pada 1 Maret 1961, Kennedy menandatangani Executive Order 10924 tentang pembentukan Peace Corps sebagai program percobaan (Rundjan, 2017).

Awal Januari sebuah delegasi Indonesia dipimpin Jenderal Nasution berangkat ke Moskow untuk mengadakan pembicaraan dengan wakil-wakil Uni Soviet. Delegasi mengunjungi Menteri Pertahaan Uni Soviet Marsekal Redion Malinovsky dan Wakil Menlu Nikolas Farubin. Indonesia membutuhkan peralatan militer untuk mengantisipasi kemungkinan perang terbuka dengan Belanda karena masalah Irian Barat.

Di Jakarta, surat kabar Pedoman yang dipimpin wartawan senior Rosihan Anwar dilarang terbit oleh Pemerintah Soekarno pada 7 Januari 1961. Langkah itu atas keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Kolonel Umar Wirahadikusuma. 

Dalam keputusannya disebutkan menimbang bahwa pada 1 November 1961 Pedoman membuat tulisan yang nadanya bertentangan dengan atau memperlemah kepercayaan rakyat terhadap tujuan program dam Pimpinan Revolusi Indonesia.

Namun menurut versi Rosihan Anwar dalam bukunya pelarangan itu karena tajuk rencana yang ditulisnya pada September 1960 tatkala memperingati Pemberontakan PKI Madiun 1948. Dalam tajuk rencana itu disebutkan  kehadiran Supeno dan Fransisca Fanggidaej di Konperensi Pemuda Calcutta Februari 1948 telah kembali membawa garis baru komintern. 

Keduanya mengadukan tajuk rencana itu dan menganggapnya sebagai penghinaan. Mereka mengadukan sebagai anggota DPR-GR/MPRS dan suratnya pun pangsung kepada Jaksa Agung Mr. Gunawan. Dengan demikian surat kabar yang dianggap oposisi terakhir berakhir sudah. (Anwar:1980; halaman 8). 

Masalah Keamanan

Jawa Barat lebih fokus pada masalah ekonomi dan pendidikan, tentunya juga penyelesaian masalah gangguan keamanan dari gerombolan bersenjata (tampaknya ditujukan pada sisa DI/TII)  yang masih membahayakan. Kelompok ini masih mempunyai senjata dan mampu melakukan serangan yang mematikan.

Pada akhir 1960 suatu gerombolan bersenjata yang dipimpin Ojo Tadjuddin membakar habis 26 rumah dan 1 masjid, menggarong barang-barang dari 18 rumah dan membunuh 4 orang di Kampung Kelawih, Kecamatan Cisompet , Distrik Pameungpeuk, Kabupatan Garut).

Kerugian materil yang diderita penduduk meliputi Rp560 ribu. Gerombolan yang terdiri 25 orang bersenjata membawa brengun membunuh anak 1,5 tahun bernama Uu, Nyi Enoh (23 tahun), Uin (25 tahun) dan Enteng (50 tahun), demikian berita dari Garut.

Serangan juga terjadi di Kampung Pasirpipis dan Cigula, Desa Cisaruni, Kecamatan Leuwisari, Distrik Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya , awal Januari 1961.  Suatu gerombolan bersenjata berkekuatan 40 orang  membakar 28 rumah dan menggarong 15 rumah dengan kerugian Rp195.735. 

Gerombolan  yang dipimpin Saefuddin, Djaja dan Sumartono mendapat perlawanan dari tentara Batliiyon 312 dan OPR dalam tembak menembak 3 jam.

Gerombolan juga menyerang Desa Bodjong, Kecamatan Gununghalu, Cililin, Kabupaten Bandung membunuh isteri lurah Bojong bernama Tji Mimi (30 tahun) yang sedang mengandung 7 bulan, seorang peronda. Sementara anak lurah bernama Hambali (16 tahun) mengalami luka berat. Sebanyak 47 rumah dibakar.

Ibrahim Adjie

Dalam sambutan tahun barunya, Panglima Kodam VI Ibrahim Adjie mengajak kepada seluruh pencinta agama, khususnya pencinta agama Islam supaya dalam tahun 1961 waspada terhadap tipu muslihat dan agitasi orang-orang anti Tuhan.

"Mereka  mempergunakan nama Tuhan dan firman-firman Allah menimbulkan penderitaan rakyat. Padahal mereka melakukan tindakan menyiksa rakyat, sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap agamanya dan membuka kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan agama," kata Adjie dalam pidato yang disiarkan RRI di malam Tahun Baru.

Adjie mengklaim tidak kurang dari nilai Rp250.000.000 hasil pekerjaan yang telah diselesaikan tahun lalu secara gotong royong di Jawa Barat. Pekerjaan itu  berupa pembangunan jalan,  jembatan, saluran air, gedung pendidikan, masjid dan sebagainya. Pengaruh dari hasil pekerjaan ini mulai pula tampak kepada usaha-usaha di bidang pemulihan keamanan.

Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie  memberlakukan jam malam untuk seluruh daerah Peperda Jawa Barat antara pukul 24.00 hingga 04.30 yang ditetapkan di Bandung 3 Januari 1961. Ketika Jawa Barat masih memberlakukan jam malam, di kawasan Banten mulai 1 Januari 1961 Jam Malam dihapuskan Koremba Letkol Sutisna  karena situasi keamanan dianggap sudah pulih.

Pada 7 Januari 1961 pada terdakwa "Peristiwa Puskav" gelombang ketiga sudah divonis.  Ex Mayor Benjamin Sutisna Hamidjaja dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, sementara Sersan Dua Kavaleri Naswan Salmon Watupongoh dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan Johannes Sobarong dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ketiganya dipecat dan dicabut haknya sebagai anggota Angkatan Bersenjata. 

Kosasih Terpilih Jadi Wakil Ketua DPRD-GR Jawa Barat

Dalam rapat pleno yang diselingin "Rapat Gelap" sekitar sepuluh menit, DPR-GR Tingkat IJawa Barat pada akhir Desember 1961 memilih Kosasih dari golongan nasional (bekas Ketua DPRD) lama sebagai Wakil Ketua dengan suara 50, sedang calon lain M. Husein dari PGRI memperoleh 16 suara, selain itu 1 suara tidak sah.

Pada saat para anggota DPRD-GR itu sedang memasukkan suaranya kedalam kotak suara tiba-tiba penerangan listrik padam dan sejenak gelap gulita meliputi ruang sidang. Kemudian menyala sinar sansteker rokok dan korek api. Rapat terhenti sekitar 10 menit.

Rapat pleno DPRD-GR itumembentuk 5 seksi yang masing-masing terdiri atas 15 anggota.  Selain beberapa peorbahan yang merupakan pertukaran beberapa orang anggota, maka umumnya seksi-s eksi itu adalah seperti direncanakan semula. Juga telah dipilih  Ketua dan Wakil Ketua dari Tiap Seksi.

Untuk Seksi I meliputi Pemerintahan, Keamanan, Keuangan, Agraria dan Sumber Penghasilan Daerah, Ketuanya S. Rivai (Golongan politik nasionalis) dan Wakil Ketua Kombes Ating Prawirasastra (Golongan Kerja).

Untuk Seksi II: Lalu lintas jalan, Pekerjaan Umum, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Ketua Prof. DR. Ir. Soemantri (Golongan Kerja) dan Wakil Ketua Abbas Usman (Golongan Politik, Komunis)

Untuk Seksi III: Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Karet Rakyat, Kehewanan, Perikanan Darat dan Laut, Ketua: Suriawinata (golongan politik, Murba) dan Wakil Ketua Kassan  Pradja (Golongan Kerja).

Untuk Seksi IV: Pekerjaan Sosial, Kesehatan Rakyat, Perumahan (Rakyat), Penempatan Tenaga /Perburuhan dan Trabsmigrasi, Ketua Muiz'Ali (golongan politik, Agama) dan Wakil Ketua Dr M.K. T Tjakraatmadja (golongan kerja).

Untuk Seksi V meliputi PPK, Agama dan Penerangan, Ketua M. Husein (golongan kerja) dan Wakil Ketua A. Mustofa (golongan politik, agama).

Untuk menyusun rencana Peraturan Tata Teritb baru, maka rapat membentuk sebuah panitya had-hoc  yang diberi tugas dalam wkatu seminggu.  Dalam waktu smeinggu itu digunakan Peraturan Tata Terib DPRD lama dengan mengingat pasal 14 Penres 5/1960 dan petunjuk-petunjuk Menteri.

Panitya had hoc itu terdiri atas 2 anggota eksekutif yakni Mr. A. Astrawinata dan Sabri Gandanegara dan 5 anggota legislatif, Mr. Sadili Sastrawidjaja, Husni Minwari, Abbas Usman, Ny. Emma Soemanegera dan Kosasih yang menjadi Ketua panitia ad.hoc

Dukungan Terhadap Kebijakan Soekarno

Di Kota Bandung dukungan terhadap kebijakan Soekarno muncul dari kelompok-kelompok kecil. Wali Kota Bandung R. Priatnakusumah pada awal Januari 1961 menerima sebuah petisi yang ditandatangani 17 orang. Petisi itu meminta tempat dahulu digunakan mencetuskan mahaenisme atau ide sosial nasional demokrasi oleh Bung Karno di Bandung didirikan Monumen Nasional.

Pada 5-8 Januari 1961 Bandung menjadi tempat berlangsungnya Kongres Sotexi (Sentral Organisasi Tektil Indonesia).  Kongres itu menghasilkan kepengurusan di bawah pimpinan R. Soehadi, Ketua I Sukur Samsudin, Ketua II MB Sofandi  dan Sekretaris M. Enoch.

Sotexi menyatakan dukungannya terhadap Keputusan MPRS soal Manipol Usdek dan Pembangunan Semesta Berencana.  Sotexi mendesak pemerintah mengeluarkan pemerintah sebagai pelaksanan Perpu 19/1960 mengenai perusahaan negara. Pemerintah diminta mempergiat penyaluran bahan baku.

Pada 23 hingga 29 Januari 1960 Bandung menjadi tuan rumah Seminar Pers Mahasiswa ke IV. Dalam pengarahannya Wakil Ketua DPA Ruslan Abdul Gani menyinggung tugas dan fungsi pers dalam Manipol. Untuk menjadi wartawan katanya harus terlebih dahulu menjadi sosialis (Pikiran Rakyat, 14 Januari 1961.

Perdana Menteri Alajazair Farhat Abbas mengunjungi RI dalam Januari 1961. Pada waktu itu Aljazari sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari jajahan Prancis. Pada 23 Januari Farhat tiba di Bandung dan disambut Wali Kota Bandung R. Priatnalusumah.

Farhat sempat berpidato di depan ribuan mahasiswa Universitas Padjadjaran.  Dalam pidatonya Farhat menyebut bahwa tahun 1961 adalah tahun Dekolonisasi.  Dewan Mahasiswa Unpad menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Aljazair.  Hadir dalam ceramah iyu Menlu Subandrio.

Perkembangan lain di kalangan mahasiswa ialah Pembentukan Dewan Mahasiswa ITB pada Senin malam 9 Januari 1961. Terpilih sebagai Dewan Pekerja Mahasiswa Udaya Hadibroto. (Teknik Pertambangan). Pelantikan dilakukan di PIAI Pusat perpustakaan ITB oleh Rektor iTB Ir. R.O Kosasih.  

Irvan Sjafari

Sumber:

• Antara, 1 Januari 1961, 2 Januari 1961, 5 Januari 1961, 8 Januari 1961, 10 Januari 1961
• Pikiran Rakyat, 3 Januari 1961, 4 Januari 1961,   5 Januari 1961, 9 Januari 1961, 12Januari 1961,  14 Januari 1961, 18 Januari 1961, 23 Januari 1961, 24 Januari 1961.
• Anwar, Rosihan, Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indoensia 1961-1965, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
• Rundjan, Rahadian"Jejak Relawan Peace Corps" di Indonesia" dalam Histora.id, 17 Juli 2017