Jebakan Jabatan Kades

Oleh : Nafian Faiz*

Beberapa arus jebakan yang terkadang cukup kuat,  mampu menyeret beberapa Kades, menyebabkan langkah kerja  tak efektif bahkan terkadang dalam beberapa kasus bisa membuat oknum Kades terhempas dan tak sedikit berujung penjara.

Pertama : Jebakan Mengganti Personil.

Ini adalah jebakan yang paling sering terjadi dan yang biasa paling pertama kali kesalahan yang dilakukan oleh Kades non Patahana adalah setelah dilantik langsung mengganti personalia jajaran staf pemerintah desa, bahkan ada yang tak tak tanggung-tanggung semuanya staf lama diganti total.

Makanesme mengganti personil ini sudah ada aturannya, bahkan sudah Perda atau Perbub nya, intinya Kades tidak boleh lagi semena-mena, minimal harus ada izin dan rekomendasi camat. Biasanya setelah pelantikan, Bupati akan mengeluarkan surat edaran agar Kades terpilih tidak melakukan pergantian minimal 6 bulan setelah pelantikan.

Hemat saya, sebaikanya aturan itu dipatuhi, lebih baik selama 6 bulan pertama Kades terpilih lebih fokus untuk mengetahui lebih detil seluk beluk pemerintahahan, perdalam pengetahuan tentang segala regulasi, dalami krakter dan kemampuan masing-masing staf yang ada.

Kalaupun mendesak harus ada pergantian maka harus dilakukan secara elagan dan benar-benar tuntas. Pastikan pergantian itu tidak menimbulkan kehebohan, goncangan dan stagnan dalam roda organisasi pemerintahan desa.

Ketahuilah administrasi desa saat ini tidak sesederhana yang kita pikirkan, perencanan pembangunan, pelaporan anggaran dan lain-lain butuh skill dan pengalan, sehabat-hebatnya orang baru, dia pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Jangan sampai 6 bulan pertama sebagai Kades justru habis waktu dan tenaga hanya untuk mengurus soal protes dari staf yang diganti.

Kedua : Jebakan rangkap jabatan.

Untuk mengetahui apakah seorang Kades bertindak profesional atau tidak, cukup lihat apakah jajaran personil desanya diberdayakan sebagaimana mustinya atau tidak. Kalau Kadesnya sudah merangkap sebagai bendahara, merangkap jadi juru tulis atau kemana-mana bawa stempel desa, itu pertanda, alamat jelas itu, cepat atau lambat pasti kepemipinannya akan bermasalah.

Kasus begini tak sedikit, ini jebakan yang akan mengantarkan Kades menuju maladministrasi, manajemen tertutup, single power, anti kritik, bahkan ujungnya tersangkut Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Ketiga :  Jabakan Korupsi.

Untuk menghindari jebakan ini,  ikuti aturan dan regulasi yang ada, penyimpangan dari sebuah aturan itu merupakan jebakan Korupsi, teori soal uang itu:  semakin banyak orang yang tau dan semakin banyak yang terlibat, maka akan semakin memperkecil peluang untuk di menipulasi dan korupsi.

Saran lainya, penting sekali untuk selalu terbuka juga tetaplah hidup sederhana, ingatlah kembali tujuan awal anda hendak menjadi Kades. 

Keempat: Jabakan Perempuan.

Jebakan ini sebenarnya urusan pribadi, tapi ini menyangkut moral dan akan berimbas juga dalam urusan pemerintahan.

Saya tidak tau apakah ini benar dosa kutukan atau apa, tapi cerita Kades dan soal jebakan ke empat ini bukan rahasia lagi.

Saya sering berkelakar begini : "Saat Kades kejatuhan "Pulung" menang dalam kontes pemilihan, maka aura yang bersangkutan telah berubah, beliau akan telihat lebih wibawa dan mungkin juga akan lebih menarik". 

Saya tak paham apa Korelasinya tapi fakta banyak sekali kasus perselingkuhan terjadi atau  Kades nikah lagi.

Kalau kasusnya perselingkuhan itu urusan moral dan menyangkut orang lain, kalau kasusnya poligami menyangkut keluarga si Kades, umumnya akibat jebakan ini rumah tangga jadi berantakan, urusan pemerintahan dan layanan terhadap masyarakat terganggu.

Dalam Pilkakam Kemaren itu ada calon Kades ditanya "Apa motivasi nya maju dalam pemilihan?. Beliau menjawab sederhana dan dengan lugunya : "Ingin membuktikan bahwa saya terlepas dari jebakan atau kutukan nikah lagi". Karena di desa itu sudah lebih 4 kades sebelumnya semua nikah lagi. Hehehehe.

Salam.

*Kepala Kampung Bumi Dipasena Jaya , Tulang Bawang, Lampung: Preode 2003-2007 dan 2014-2020.