5 Objek Vital dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

Maka perlu sinergitas yang dikomandoi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mewujudkan persepsi yang sama yaitu mewujudkan kota layak anak. Berikut adalah sasaran objek yang harus berada dalam komando pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak yang penulis himpun berdasarkan pengamatan yang penulis temui di kota penulis tinggal. 

Pertama, Keluarga 

Sumber gambar: kompas.id

Banyak anak yang bermasalah di sekolah, baik sebagai pelaku perundungan ataupun bermasalah dengan tata tertib sekolah adalah anak yang berasal dari asuhan orang tua yang kurang baik. 

Pernah penulis temui ada salah seorang siswa dari penulis yang memiliki kecenderungan bertindak anarkis dan melanggar tata tertib sekolah. Setelah dilakukan layanan bimbingan khusus secara individu terungkap fakta bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga yang tidak harmonis, ayah dan ibunya sering bertengkar sehingga membuat anak menjadi terbiasa dengan perilaku kekerasan dan kata-kata kasar. 

Keluarga menjadi ujung tombak bagi terciptanya kota layak anak, karena segala hal yang anak tampakkan pada lingkungan adalah hasil dari asuhan di dalam keluarga. Hak-hak anak terlanggar karena berada dalam asuhan keluarga yang tidak perduli terhadap hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Efeknya adalah anak menjadi bermasalah dalam berbagai lingkungan dia tinggal. 

Wajar jika pemerintah sudah selayaknya menyuarakan bahwa keluarga adalah ujung tombak dari terjaganya hak anak. Keluarga yang menjaga hak anak akan melahirkan anak-anak yang juga menjaga hak-hak anak lain di lingkungan anak berada. Anak yang terlanggar hak tumbuh kembangnya karena pola asuh yang salah biasanya akan menjadi pelaku utama dalam pelanggaran hak anak yang lain seperti perundungan.

Maka sepatutnya pemerintah daerah memberikan perhatian penuh terhadap perwujudan keluarga yang juga layak anak sebagai langkah awal untuk mewujudkan kota layak anak. Caranya adalah dengan memberikan edukasi kepada setiap keluarga ataupun keluarga terpilih berdasarkan prioritas kerentanan pelanggaran hak anak untuk mendapatkan sosialisasi dengan pendekatan khusus ataupun pemantauan secara tersendiri sehingga keluarga tersebut sadar terhadap hak anak maka pelanggaran hak anak dapat dicegah. 

Pemerintah juga bisa menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak untuk mengawal hak-hak anak dalam keluarga sebab keduanya adalah perwujudan negara dalam lingkup kecil dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kedua, Pelaku Usaha

Sumber gambar: kompas.id