Mohon tunggu...
Junjung Sitompul
Junjung Sitompul Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Dinamika Demokrai Indonesia

21 Oktober 2024   12:11 Diperbarui: 21 Oktober 2024   12:36 82
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Analisis Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

 Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 masih menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan. Meski telah mencapai enam kali pemilihan umum sejak kemerdekaan, demokrasi Indonesia masih belum sepenuhnya stabil dan terkonsolidasi. Perilaku politik yang tidak transparan dan adil, seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan praktik politik dinasti, telah menjadi subjek kritik masyarakat.Ancaman Terhadap Netralitas  Penyelenggara Pemilu.

Terdapat kekurangan netralitas dan independensi dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai melanggengkan politik dinasti,1 serta kasus-kasus korupsi yang menyerang lembaga anti-korupsi utama, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru di Indonesia, termasuk Putusan No.60/PUU-XXII/2024, telah menimbulkan debat intensif tentang implikasinya terhadap demokrasi di negeri ini. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan

1. Penurunan Ambang Batas Pencalonan

Positif: Meningkatkan Keseimbangan Partai-Politik: Putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20-25% menjadi 6,5-10%, tergantung jumlah pemilih tetap, diyakini akan meningkatkan keseimbangan antara partai-politik besar dan kecil. Hal ini memberikan kesempatan lebih luas kepada partai-politik kecil untuk berkompetisi.

Negatif: Isu Politik Dinasti: Sebaliknya, beberapa analisis menunjukkan bahwa putusan ini juga dapat digunakan untuk mendukung aspirasi politik dinasti. Misalnya, putusan mengenai batas usia capres/cawapres yang dikritik karena seenaknya dan tidak transparan, sehingga dianggap melewati batas konstitusional dan menguntungkan kelompok tertentu.

Pengaruh putusan MK terhadap demokrasi Indonesia kompleks dan multi-aspek. Sementara putusan tersebut dapat meningkatkan keseimbangan partai-politik dan memperkuat sistem demokrasi, juga ada risiko erosi trust masyarakat terhadap institusi-institusi demokratis dan kemungkinan manipulasi politik dinasti. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa putusan-putusan hukum tetap netral dan transparan guna menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Opsi ini menyoroti baik sisi positif maupun negatif dari putusan MK terbaru, serta implikasinya dalam konteks demokrasi Indonesia.

Kemudian juga dapat kita lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 memiliki dampak significan pada demokrasi Indonesia.Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana putusan MK mempengaruhi demokrasi di Indonesia:

1.Ambang Batas Pendaftaran Calon Kepala Daerah

MK menetapkan ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftar pasangan calon kepala daerah. Contohnya, di provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2.000.000 jiwa, partai politik harus mendapatkan suara sah minimal 10%. Ambang batas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya partai politik yang signifikan yang dapat mengajukan calon kepala daerah, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan legitimasi calon yang lebih kuat.

2.Usia Minimal Calon Kepala Daerah

MK juga menguji Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang mengatur usia minimal calon kepala daerah. Usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota adalah 25 tahun. Perbedaan penafsiran antara KPU dan Mahkamah Agung (MA) mengenai kapan usia minimal harus dipenuhi menunjukkan kompleksitas implementasi putusan MK.

3.Implikasi Putusan pada Partai Politik

Putusan MK memiliki implikasi yang signifikan bagi partai politik di Indonesia. Dengan ambang batas yang lebih jelas, partai politik harus lebih strategis dalam merencanakan kampanye dan koalisi mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pemilihan kepala daerah dan memastikan bahwa hanya partai politik yang memiliki dukungan signifikan yang dapat mengajukan calon kepala daerah

4.Persetujuan DPR dan KPU

Setelah polemik peraturan Pilkada memicu unjuk rasa besar, KPU dan DPR sepakat menerapkan putusan MK. Rancangan perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah mengakomodir putusan MK, termasuk syarat ambang batas parlemen dan usia minimal calon kepala daerah. Persetujuan ini menunjukkan komitmen kedua institusi untuk menjalankan putusan MK demi meningkatkan demokrasi di Indonesia

5.Criticisme dan Kontroversi

Meskipun putusan MK diharapkan meningkatkan demokrasi, namun ada kritik bahwa beberapa fraksi di DPR tidak sepenuhnya menerima putusan MK. Delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan MK, yang dianggap sebagai "pembangkangan" terhadap konstitusi dan dapat menghasilkan proses "demokrasi palsu" dalam pilkada 20242.

Putusan MK terkait Pilkada 2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan menetapkan ambang batas yang jelas, MK memberikan panduan yang lebih pasti bagi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah, yang diharapkan meningkatkan legitimasi calon kepala daerah dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia semakin inklusif dan transparan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 memang merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Keputusan-keputusan MK sering kali berperan sebagai penegak prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas dalam proses politik. Pilkada, sebagai salah satu mekanisme pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat luas, membutuhkan landasan hukum yang kuat dan adil untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan adanya putusan-putusan MK terkait Pilkada 2024, diharapkan ada penegasan terhadap aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan Pilkada yang adil, baik dalam konteks calon kepala daerah, aturan kampanye, hingga mekanisme pemilihan dan penghitungan suara. Putusan tersebut juga diharapkan mampu mencegah potensi konflik serta memperkuat legitimasi hasil pemilu. Secara keseluruhan, intervensi MK dalam Pilkada 2024 ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia, serta melindungi hak-hak politik warga negara. untuk itu mari sama sama menjaga demokrasi indonesia untuk menuju indonesia emas

''Salam Demokrasi''

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun