MK juga menguji Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang mengatur usia minimal calon kepala daerah. Usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota adalah 25 tahun. Perbedaan penafsiran antara KPU dan Mahkamah Agung (MA) mengenai kapan usia minimal harus dipenuhi menunjukkan kompleksitas implementasi putusan MK.
3.Implikasi Putusan pada Partai Politik
Putusan MK memiliki implikasi yang signifikan bagi partai politik di Indonesia. Dengan ambang batas yang lebih jelas, partai politik harus lebih strategis dalam merencanakan kampanye dan koalisi mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pemilihan kepala daerah dan memastikan bahwa hanya partai politik yang memiliki dukungan signifikan yang dapat mengajukan calon kepala daerah
4.Persetujuan DPR dan KPU
Setelah polemik peraturan Pilkada memicu unjuk rasa besar, KPU dan DPR sepakat menerapkan putusan MK. Rancangan perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah mengakomodir putusan MK, termasuk syarat ambang batas parlemen dan usia minimal calon kepala daerah. Persetujuan ini menunjukkan komitmen kedua institusi untuk menjalankan putusan MK demi meningkatkan demokrasi di Indonesia
5.Criticisme dan Kontroversi
Meskipun putusan MK diharapkan meningkatkan demokrasi, namun ada kritik bahwa beberapa fraksi di DPR tidak sepenuhnya menerima putusan MK. Delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan MK, yang dianggap sebagai "pembangkangan" terhadap konstitusi dan dapat menghasilkan proses "demokrasi palsu" dalam pilkada 20242.
Putusan MK terkait Pilkada 2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan menetapkan ambang batas yang jelas, MK memberikan panduan yang lebih pasti bagi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah, yang diharapkan meningkatkan legitimasi calon kepala daerah dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia semakin inklusif dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 memang merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Keputusan-keputusan MK sering kali berperan sebagai penegak prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas dalam proses politik. Pilkada, sebagai salah satu mekanisme pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat luas, membutuhkan landasan hukum yang kuat dan adil untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan adanya putusan-putusan MK terkait Pilkada 2024, diharapkan ada penegasan terhadap aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan Pilkada yang adil, baik dalam konteks calon kepala daerah, aturan kampanye, hingga mekanisme pemilihan dan penghitungan suara. Putusan tersebut juga diharapkan mampu mencegah potensi konflik serta memperkuat legitimasi hasil pemilu. Secara keseluruhan, intervensi MK dalam Pilkada 2024 ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia, serta melindungi hak-hak politik warga negara. untuk itu mari sama sama menjaga demokrasi indonesia untuk menuju indonesia emas
''Salam Demokrasi''
