Mudah bagi Oknum Pejabat Memilih dan Menentukan Bawahannya dengan Sistem PL

Bagi yang terpilih dan dipilih pada masa pemilu, dan bagi oknum yang sudah terpilih dan pilih rakyat, sangat mudahnya untuk berkata "kupindahkan kau", dan mudah pula untuk berkata "kumutasi kau", 

begitulah kemudahan-kemudahan yang di dapat oleh oknum pejabat dimasa sekarang ini karena dengan kekuasaannya apapun bisa dilakukan tergantung mau diarahkan kemana itu PL (penunjukan langsung) oleh oknum pejabat, 

Bagaimana tidak?! Dengan adanya partai politik memiliki kekuasaan, maka bagi mesin penggerak atau motor mesin itu terua bergerak dan cari solusi,

Setelah oknum pejabat yang dimilikinya semua dapat dipenuhi dengan secarik kertas yaitu SURAT KEPUTUSAN, baik itu dari mulai jabatan yang tertinggi di pusat sampai dengan satuan oknum pejabat yang paling bawah sekali di lorong-lorong gelap RT/RW, 

Jelas hal ini tak bisa dipungkiri karena semua oknum pejabat sekarang ini memang sudah seperti itu dan telah mengakar membudaya dan mendarah daging karena makan hasil uang dari berbagai kumpulan yang terdapat dalam kas negara yaitu yang masuk kedalam devisa negara, 

pasti hal ini pada umumnya kompasianer dan anda-anda semua, saudara-saudari tentu sudah tahu itu, bagaimana? Ya begitu itu itu..! Pasti yang telah banyak mengerti dan paham tentang hal ini tak perlu di rewind kedengaran seperti radio rusak, 

Kasihan sekali seperti ibarat memaksa pasak masuk ke lobang bumi, karena negara kita sangat kesulitan dan justru negara kita memendam dan menyembunyikan rasa malu dan aib itu demi membayar gaji oknum pejabat yang tidak jelas kinerjanya itu baik oknum pemerintah, oknum-oknum para anggota DPR, kesemuanya itu ditanggung oleh Ibu Pertiwi Tercinta yaitu Tanah Air Indonesia,

Demi pemenuhan itu semua, Ibu Pertiwi kita harus mengumpulkan uang untuk bayar gaji oknum pejabat di seluruh Indonesia, maka solusi agar perputaran uang itu cepat beredar dalam masyarakat, maka dibukalah dan keluarlah surat-surat izin atau surat-surat keputusan untuk sejumlah area baik pembangunan maupun olahan wadah/tempat untuk menutupi gaji-gaji yang karyawan negara itu sangat amat semakin pesat dan bertambah sesaknya para pekerja ASN/PNS dan DPR, 

Akhirnya Ibu Pertiwi Tercinta yang berada di garis khatulistiwa atas permukaan Tanah Air Indonesia harus duduk mufakat dan musyawarah setiap saat dalam keikutsertaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah membludaknya pekerja ASN/PNS dibandingkan dengan pekerja wiraswasta,

Maka untuk mendapat support atau dukungan anggaran setiap bulan dsri APBN, maka semakin banyaklah pula yang harus dikeluarkan oleh pemegang kebijakan itu sendiri, seperti;  tempat hiburan malam, rumah plusplus, tempat perjudian, toko minuman alkohol, tempat ternak babi, dan lain-lain, karena UANG KAS NEGARA atau APBN yang kesemuanya itu tanpa ada yang  mau tahu, baik uang kas negara atau anggaran pendapatan belanja negara.

Terus bagaimana dengan hal menunjuk langsung (PL) bagi seseorang yang masih dianggap diperlukan,

Mempercayakan pejabat untuk menjabat bukanlah hal mudah seperti membalikkan telapak tangan, 

namun ukurannya itu adalah hasil nyata kerja dan hasil akhir dari logika  yang diperoleh, justru bukan semata-mata hanya untuk ketik mengetik dan merencanakan program-program dengan cara tanpa adanya pemerhati sosial dan budaya bagi orang yang dipilih atau yang bersangkutan, 

meskipun track record atau rekam jejak para calon dalam perjalanan itu sudah melewati jam terbang atau sudah banyak yang dilakukan dengan berbagai macam program, 

namun penilaian dalam hal inipun para masyarakat awampun telah banyak mengetahui apa arti tugas dan fungsi pokok dari seorang oknum pejabat dalam menjalankan tugas atau tupoksi yang telah diembaniya, 

tak lebih bermanfaatkah dan tak pula bergunakah?! ASN atau PNS itu sebagai petugas dalam PELAYAN MASYARAKAT sesuai dengan sub masing-masing para divisi-divisi yang membidangi untuk mengsukseskan program kinerja kinerja apa?!, 

Seharusnya sebagai petugas pelayan masyarakat atau pelayan rakyat, sudah seharusnya melayani seperti pelayan raja, karena rakyat adalah raja yang telah memilih dan teepilih sebagai tonggak tulang rusuk menjalanan amanah negara, sudah sepantasnya dan seyogianya itu harus berupaya untuk berkorban melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan masalah masyarakat, 

meskipun masyarakatnya diseluruh wilayah Indonesia tidak meminta agar masalah-masalahya masyarakat itu diselesaikan dengan bijak dan baik "BBIJAK SANA BELUM TENTU BIJAK DISINI, justru kalau posisi malah sebaliknya, maka apa yang sudah sepatutnya dilakukan dan dilaksanakan oleh para kepentingan-kepentingan banyaknya bertebaran partai dan tokoh yang di GAUNG.. GAUNG.. GAUNG-kan untuk melanjutkan cita-cita luluhur,

Namun pada akhirnya terpilih dua (kurang) satu=  tetap hasilnya PRESIDEN, tentunya yang disukai rakyat seperti pemerhati sosial kemanusian dan yang seperti inilah akan terus dicari dan disenangi oleh masyarakat banyak, so pasti Rakyat Indonesia,

Jadi pilihlah dan tunjuklah calon pemegang kekuasaan itu yang amanah dan yang paling pokok utama itu adil, karena tanpa memenuhi kriteria sebagai calon kandidat pejabat seperti tersebut ini, yaitu calon pejabat amanah dan pasti bagusnya lagi memiliki keadilan dalam menjalankan tupoksi nya,

Jika kebijakan salah mengingat, menimbang, dan memutuskan salah satu kebijakan, maka masyarakat sebagai rakyat Indonesia akan mengalami banyak berjatuhan korban dari dampak buruk akibat mengambil kebijakan yang selalu berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, dan akhirnya kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aspirasi dan lebih parahnya lagi tidak berpihak kepada masyarakat yang ber-Rakyat dan ber-Indonesia.

6-11-2021. Penulis. Junirullah