DPR akan Menguji Pilihan Jokowi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan telah mengantongi nama-nama calon Kapolri yang akan menjadi pengganti Jenderal Idham Azis, mereka menyeleksi secara ketat setiap calon-calon yang akan di ajukan kepada presiden Jokowi.

Albertus Wahyurudhanto, selaku Anggota Kompolnas mengatakan bahwa nama-nama calon pengganti Jenderal Idram telah melalui " FGD, diskusi internal dan penulusuran rekam jejak", Jumat (25/12/2020).

Penyeleksian ini di lakukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan Jenderal sehingga di harapkan setiap Jendral yang terpilih dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas yang diharapkan dan dapat menjadi role model dari setiap elemen yang dipimpinnya.

Calon Jenderal yang lolos seleksi akan di ajukan kepada presiden. Presiden bersama-sama dengan team kerjanya  memperhitungkan hasil kinerja yang telah di lakukan oleh Kompolnas. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan salah satu dari calon yang menjadi Jenderal.

Presidium IPW Neta S. Pane menyatakan "saat ini istana sedang mempertimbangkan dua bakal calon Kapolri sebagai calon kuat pengganti Idham Aziz," katanya saat dihubungi Sabtu, (19/12/2020), yang di muat oleh Aditya Budiman di tempo.co pada Sabtu, (26/12/2020).

Pertimbangan calon Kapolri yang di selenggarakan di Istana adalah bagian dari wujud kerja akan  keseriusan dari pihak Istana dalam melakukan segala sesuatu. Ini sebagai bukti dasar dari pertanggungjawaban atas jabatan yang telah diberikan oleh rakyat.

Namun, dalam proses pertimbangan yang di selenggarakan di Istana menuai pernyataan yang cukup menggelitik masyarakat. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond J. Mahesa mengatakan melalui pesan singkatnya bahwa "pilihan Jokowi menurutnya bukan Kapolri buat rakyat Indonesia," Sabtu (26/12/2020).

Pernyataan dari DPR ini sontak membuat masyarakat kembali berpikir tentang Jokowi. Apakah yang terjadi dengan dirinya? Apa maksud dari semua hal yang menyoroti kinerjanya? Apakah ini adalah wujud kegelapan politik saja atau memang ada percerahan terhadap sesuatu yang di selimuti oleh presiden Indonesia.

Masyarakat masih terlalu percaya oleh Jokowi walaupun keputusan dia memilih anggota kabinetnya telah membuat banyak orang bertanya-tanya. Sedangkan DPR yang sering kali di soroti kinerja anggarannya, membuat beberapa orang bertanya-tanya akan apa yang dibicarakannya.

Birokrasi dalam pemerintahan untuk saat ini cukup baik. Sistem pemilihan Jenderal yang melalui beberapa tahap itu juga baik. 

Presiden, yang mendiskusikan nama yang akan di ajukan kepada DPR bukanlah tindakan yang menyatakan bahwa Kompolnas tidak memiliki kredibilitas dalam hal ini, tetapi ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat. 

Karena mau tidak mau harus dilakukan oleh pihak Istana, sebab Kapolnas memberikan dua calon Jenderal dan satu orang yang harus di tetapkan menjadi Jenderal.

Kebijakan yang di sampaikan oleh DPR adalah wujud dari ciri khas negara demokrasi yang dimana kebebasan berbicara (Freedom of speech) dipakai untuk mengingatkan siapa pun yang menurutnya ada indikasi yang berbeda dari semestinya.

DPR juga adalah bagian dari perwakilan rakyat yang akan bertugas untuk melihat apakah yang di tetapkan presiden itu tepat atau tidak. 

Jika DPR menemukan sesuatu yang menyatakan ketidaklayakan orang tersebut menjadi Jenderal maka presiden akan kembali memilih yang lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Siapapun Jenderal yang terpilih marilah rakyat memperhatikannya, sehingga mengerti apakah pernyataan DPR yang benar atau ketetapan presiden yang benar. 

Indonesia butuh kemajuan, yang di mana satu sama lain di butuhkan untuk berperan sebagai pahlawan.

Maka perlulah masyarakat untuk bersama- sama menjadi pahlawan dengan mengambil bagian dari pekerjaan yang membuat kemajuan.