DPR akan Menguji Pilihan Jokowi

Karena mau tidak mau harus dilakukan oleh pihak Istana, sebab Kapolnas memberikan dua calon Jenderal dan satu orang yang harus di tetapkan menjadi Jenderal.

Kebijakan yang di sampaikan oleh DPR adalah wujud dari ciri khas negara demokrasi yang dimana kebebasan berbicara (Freedom of speech) dipakai untuk mengingatkan siapa pun yang menurutnya ada indikasi yang berbeda dari semestinya.

DPR juga adalah bagian dari perwakilan rakyat yang akan bertugas untuk melihat apakah yang di tetapkan presiden itu tepat atau tidak. 

Jika DPR menemukan sesuatu yang menyatakan ketidaklayakan orang tersebut menjadi Jenderal maka presiden akan kembali memilih yang lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Siapapun Jenderal yang terpilih marilah rakyat memperhatikannya, sehingga mengerti apakah pernyataan DPR yang benar atau ketetapan presiden yang benar. 

Indonesia butuh kemajuan, yang di mana satu sama lain di butuhkan untuk berperan sebagai pahlawan.

Maka perlulah masyarakat untuk bersama- sama menjadi pahlawan dengan mengambil bagian dari pekerjaan yang membuat kemajuan.