Efek Domino BPNT Hingga Beras Busuk Bulog

Sewaktu BPNT pertama kali diwacanakan pada tahun 2015, penulis sudah memprediksi sejumlah risiko yang dapat ditimbulkan. Namun, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial selaku pihak terkait belum menyadari efek domino yang ditimbulkan.

Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab produksi gabah beras selalu memberikan target penyerapan beras petani kepada Bulog. Target yang ditetapkan untuk dibeli Bulog kepada petani berkisar antara 3-4 juta ton, atau sekitar 6-8% dari total produksi beras tanah air.

Beras sebanyak itu akan disimpan di gudang Bulog dan segera disalurkan kepada masyarakat miskin melalui program Raskin atau Rastra. Sebelum tahun 2018, Bulog tidak kesulitan menyimpan beras dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena penyaluran beras Bulog baik untuk rastra maupun operasi pasar berkisar di atas 3 juta ton. Dengan jumlah penyaluran beras yang besar, maka akan terjadi perputaran stock di gudang Bulog.

Namun semuanya sekarang menjadi masalah, ketika program rastra mulai digantikan dengan BPNT. Bisa kita bayangkan jika beras sebanyak 3 juta ton mengendap di gudang Bulog dalam waktu lama karena tidak adanya tempat untuk disalurkan. Sudah bisa dipastikan beras yang merupakan makhluk hidup mengalami penurunan mutu, bahkan bisa rusak. Efek itu sudah kelihatan terhadap stok beras Bulog sekarang. 

Seharusnya pemerintah cepat menyadari akan efek domino penerapan BPNT. Namun justru aneh, Kementerian Pertanian yang dalam hal ini pihak berkepentingan malah mewacanakan penghapusan program beras rastra pada bulan April 2017 untuk segera digantikan oleh BPNT.

Lalu bagaimana pandangan pihak Kementerian Sosial selaku pihak penanggung jawab program BPNT?

 

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Dulung saat lokakarya "Pemanfaatan Teknologi untuk bantuan sosial" di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (24/8/2017) membeberkan beberapa keunggulan dari bantuan pangan non tunai (BPNT).

Dia menjelaskan, "sasaran target penerima bantuan pangan non tunai itu juga agar ada peningkatan inklusi keuangan, dimana penerima kartu otomatis punya rekening bank. Kita salah satu terendah di Asia inklusi keuangannya baru sekitar 60%. Berkaca dari India, penerima manfaat ada 300 juta dari 1,2 miliar penduduk bisa dilakukan secara cepat sambungnya, target 10 juta penerima bantuan pangan non tunai pada 2018 tersebut bukanlah hal yang muluk-muluk. Nanti oktober ini baru kita tentukan mau start dari 6 juta dulu atau 7 juta penerima" (24/8/2017).

Selain itu, dia juga tidak lupa menyebutkan kelemahan BPNT " Pemerintah tidak bisa mengontrol harga pada agen, itu kelemahannya (BPNT), jadi harga beras misalnya, itu terserah dari agen. Pokoknya satu bulan penerima dapat Rp 110.000, dia bisa beli beras harga berapapun. Kalau dia mau beli yang lebih mahal juga silahkan. Karena dengan kartu itu, warga miskin bisa membeli beras yang lebih mahal dan kualitasnya lebih bagus dari beras standar Bulog untuk rastra". Kecenderungannya, malah orang lebih suka beli beras yang kualitasnya lebih bagus, harganya lebih mahal tak masalah. Mau beras Rp. 8.000/kg tak masalah, Rp 10.000/kg tak masalah".

Dari pernyataan di atas, sepertinya pemahaman konsep swasembada pangan secara utuh yang digaungkan Presiden Jokowi tidak mampu dipahami secara utuh di jajaran pejabat teras Kementerian. Seharusnya pemerintah menyadari akan pentingnya peran beras dalam perekonomian bangsa.