Masa Depan Pangan dalam Kendali Buwas

rmol.co

Padahal sejatinya, polemik atau kisruh beras impor berujung dari ketidak pastian produksi beras yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. 

Logika sederhananya, andaikan produksi beras dalam negeri cukup maka Negara tidak akan mengimpor beras jauh-jauh sampai ke Negara India dan Pakistan. Dikarenakan produksi beras yang tidak kunjung ada dan surplus diatas kertas, maka diadakanlah Rakortas Kementerian untuk memutuskan mengambil kebijakan impor beras.

Semua pihak sudah sadar pangkal timbulnya kisruh impor beras belakangan ini adalah bagian hulu di produksi. Mentan juga sudah mendapat balasan yang setimpal akibat janji yang sudah dilontarkan tidak ditepati. 

Publik sebenarnya menunggu janji Pemerintah bahwa dalam tiga tahun kita mencapai swasembada pangan. Publik juga meminta pertanggungjawaban atas uang rakyat yang dipungut dari pajak yang digelontorkan secara besar-besaran untuk meningkatkan produksi pertanian.

Foto: Antara/Dedhez Anggara

Jika Pemerintah sudah menyadari akan pentingnya lembaga pangan nasional, maka sosok Budi Waseso  sudah tepat menjabatnya. Lembaga ini mempunyai kewenangan besar yang sudah diatur dalam UU Pangan dan langsung dibawah Presiden. Buwas mempunyai keahlian dalam bidang itu. 

Kemampuan koordinasinya sangat terlihat jelas, ketika menjabat posisi kunci di Bareskrim POLRI dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Maka dengan jabatan baru ini, Buwas akan mudah dalam menentukan arah daripada kebijakan pangan nasional.

*) Koodinator Jaringan Masyarakat Pangan Indonesia (JAMPI)
Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya