Sangat bisa dipahami statement Lely, mengingat sebelum awal ia berkarir di Ombudsman ia puluhan tahun bekerja di Bulog. Ia merintis karir dari bawah hingga mencapai level top direktur pimpinan Bulog. Sehingga boleh dikata, permasalahan beras dan Bulog sudah ia kuasai dengan matang.
Secara tidak langsung, Lely hanya mengingatkan Buwas bahwa lembaga Bulog tidak lagi memiliki kewenangan layaknya era Presiden Soeharto. Waktu itu Bulog memiliki kewenangan untuk melakukan stabilisasi harga dengan dukungan penuh pemerintah. Sehingga stabilnya harga sembako sangat dirasakan oleh masyarakat banyak.
Bulog era sekarang, sudah sangat jauh berbeda. Ketika MoU dengan IMF ditandatangani, disitu pula kewenangan Bulog diamputasi. IMF tidak mau pemerintah mengontrol penuh harga pangan. Mereka menginginkan harga sembako harus dilepas sesuai mekanisme pasar yang berlaku.
Oleh karena itu Bulog sekarang sudah berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kewenangan yang terbatas. Semuanya harus menunggu perintah atau penugasan dari Kementerian. Dan perlu dicatat, setiap penugasan yang dilakukan harus berorientasi keuntungan.Â
Sehingga sangat wajar, jika Bulog terkesan lambat mengambil keputusan akibat lambatnya proses birokrasi, administrasi. Serta ditambah lagi dengan perhitungan bisnis yang matang. Karena prinsipnya jangan sampai rugi.
Dari uraian panjang diatas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan lely soebekti tidak ada yang salah. Pernyataannya hanyalah mengingatkan dan merupakan bagian tugas seorang komisioner Ombudsman.Â
Sebenarnya pernyataan Firman Subagyo lah yang terlalu berlebihan. Dengan mengatakan Ombudsman layaknya LSM justru merendahkan martabat lembaga negara. Karena komisioner Ombudsman diangkat dan langsung dilantik oleh Presiden. Seharusnya lembaga negara seperti DPR saling mendukung dan memberikan dukungan penuh antar sedama lembaga negara. Ini semua bertujuan agar nawa cita untuk mewujudkan kedaualatan pangan dapat tercapai dengan cepat.
