Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, posisi Panglima TNI dan juga Kapolri akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Sehingga intervensi politik hingga rekomendasi berbagai pihak tidak akan berpengaruh signifikan.
Melihat pola penunjukkan oleh Jokowi, angin segar seolah menghampiri Andika Perkasa. Sebelumnya hal serupa juga menghampiri Listyo Sigit yang ditunjuk sebagai Kapolri oleh Presiden pada Januari 2021 yang lalu. Sebelumnya Jenderal Pol Listyo Sigit pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI pada tahun 2014 sehingga pengabdiannya terlihat langsung oleh Presiden dan memuluskan langkahnya menjadi Kapolri.
Kemungkinan serupa bisa saja terjadi pada Andika Perkasa. Diketahui bahwa beliau pernah menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) pada tahun 2014, di tahun pengabdian yang sama dengan Listyo Sigit. Namun tetap saja publik hanya bisa berspekulasi dan menanti berbagai kemungkinan yang ada.
Jika kita melihat rekam jejak dari dua nama di bursa, Andika Perkasa saat ini memang tengah berada di atas angin. TNI baru saja sukses melaksanakan latihan gabungan antara TNI AD dengan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam program Garuda Shield XV pada Agustus 2021 yang menjadi pelatihan militer terbesar kedua negara.
Sementara itu, kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada April 2021 lalu menjadi pukulan telak yang mencoreng rangkaian prestasi Yudo Margono. Keduanya memiliki rekam jejak yang berbeda, dan tentu itu bisa menjadi bahan pertimbangan objektif untuk memutuskan siapa yang layak menjadi panglima TNI.
Beban Agenda Reformasi
Terpilihnya pemimpin baru berbanding lurus dengan program baru yang menjadi harapan. Reformasi dalam tubuh TNI selalu menjadi diskursus menarik selepas reformasi 1998. Setelah pemisahan TNI-Polri, civil society masih menunggu perubahan komprehensif dalam tubuh TNI.
Beberapa poin yang selalu menjadi sorotan dalam agenda reformasi TNI setidaknya berkutat pada beberapa hal, yaitu: (i) Revisi Komando Teritorial, (ii) Revisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer, dan (iii) Intervensi TNI dalam jabatan publik.
Demokrasi yang mehendaki adanya supremasi sipil atas militer mengharuskan TNI untuk lebih terbuka dan mendengar pendapat publik. Bergaungnya tuntutan publik akan reformasi di TNI setidaknya harus menjadi agenda utama panglima terpilih ke depannya.
Setidaknya kita bisa melihat beberapa tokoh senior TNI yang mendukung agenda reformasi secara komprehensif, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Widjojo. Dukungan dari para Purnawirawan sangatlah penting untuk mewujudkan agenda reformasi. Setidaknya, beban agenda reformasi yang akan dipikul oleh Panglima TNI baru tidak akan begitu berat jika mendapatkan dukungan moral dan politik dari para senior.
Berkat reformasi, TNI sudah merelakan ‘supremasi’ nya terkikis dan diserahkan kepada sipil. Selain ditentukan oleh keinginan dari internal TNI, reformasi yang komprehensif juga harus berasal dari political will sipil yang tinggi. Sebagai representasi sipil tertinggi dalam negara, Presiden harus menjadi tonggak utama untuk mewujdkannya. Selain itu, harus disertai dengan input melalui berbagai rekomendasi dari civil society dan partai politik yang bisa menjadi pelumas untuk mewujudkan institusi TNI yang lebih profesional dan demokratis.
