Mencari Sosok "Satria Piningit" sebagai Pj Gubernur Jakarta

Salah satu konsekuensi hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional tahun 2024 sebagaimana diamanahkan UU No. 10 Tahun 2016, dilakukannya penunjukan jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya sebelum 2024.

Pasal 201 ayat (9) UU tersebut menggariskan bahwa bagi jabatan Gubernur yang berakhir di tahun 2022 akan diangkat Pj Gubernur sampai batas waktu terpilihnya Gubernur hasil pemilihan serentak tahun 2024. 

Dalam penjelasan ayat (9), dipertegas lagi bahwa masa jabatan Pj Gubernur tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikut dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. 

Baca juga: Servis Motor dan Kenaikan Harga BBM

Demikian juga dengan jabatan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini masih dijabat oleh Anies Baswedan yang akan berakhir pada 16 Oktober 2022, akan dilakukan pengangkatan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongannya.

Lalu, siapa sosok yang layak sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan?

Terkait persoalan Pj Gubernur DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini sedang melakukan profiling nama bakal calon yang akan menggantikan Anies Baswedan. 

Dikutip dari tribunnews.com, saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (31/8/2022), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa akan ada enam calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan diajukan ke Presiden untuk dipilih dan ditetapkan. 

Baca juga: PLN dan Monopoli Hidup Rakyat

Tiga calon dari Kemendagri dan tiga calon dari DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: 3 Hal Perlu Dipertimbangkan Menjelang Pensiun

Mekanismenya, keenam calon tersebut akan terlebih dahulu melewati tahap sidang di sejumlah lembaga/kementerian, termasuk KPK dan Polri. Hal ini dilakukan agar proses pemilihannya lebih transparan dan demokratif.

Dalam hal ini, Kemendagri juga sudah menyurati DPRD DKI Jakarta untuk meminta tiga nama calon Pj tersebut yang mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada DPRD DKI Jakarta. 

Di internal DPRD DKI Jakarta sendiri, masing-masing fraksi sudah mulai melakukan pembicaraan terkait calon yang layak yang akan diusulkan sebagai calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, tiga nama yang diusulkan dari Kemendagri akan dikonsultasikan ke Presiden Jokowi.

Hasil akhir dari enam nama calon tersebut akan ditentukan oleh Presiden Jokowi dalam sidang bersama Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menentukan sosok Pj Gubernur DKI Jakarta sampai selesainya tahapan Pilkada serentak 2024.

Dipersyaratkan oleh Pasal 201 ayat (10) UU No. 10 Tahun 2016, bahwa yang mengisi jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta nantinya berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon 1. Artinya, calon yang diusulkan adalah berstatus ASN, bukan dari kader partai politik.

Siapapun sosok yang akan terpilih nantinya oleh Presiden Jokowi, minimal harus memenuhi kriteria berikut:

• Memahami persoalan kompleksitas permasalahan DKI Jakarta;
• Mempunyai kapabilitas yang mumpuni terkait leadership, manajemen, dan pluralis;
• Mampu menjaga stabilitas politik dan sosial;
• Bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders;
• Harus netral dan tidak memihak pada kepentingan politik tertentu; serta
• Mampu menjadi sosok perekat pada tataran birokasi dan internal ASN guna mewujudkan good governance.

Harapannya, sosok yang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta nantinya dapat membawa kemakmuran dan kemajuan seperti yang tengah dirasakan pada saat ini. Bukan malah sebaliknya. 

Terlebih-lebih masa yang akan datang dipenuhi dengan masa-masa yang penuh dengan nuansa politik yang akan sangat kentara khususnya menyambut dua agenda besar nasional, pemilu legislatif dan Pilpres.