Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (United States House of Representatives), Nancy Pelosi, ke Taiwan menyisakan dampak politik, paling tidak bagi tiga negara yang berhubungan, yakni Indonesia, China, dan Taiwan.
Dalam kunjungan tersebut, dilansir dari liputan6.com, bertujuan untuk mendukung Taiwan sebagai "negara demokrasi yang diperangi" oleh China. Sementara China menentang kunjungan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan pelanggaran norma diplomatik.
Dilansir dari laman YouTube metrotvnews, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang, menyatakan bahwa kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan adalah sebagai bentuk pelanggaran norma diplomatik (kedaulatan Tiongkok dan integritas wilayah).
"Dianggap pelanggaran besar atas hubungan Internasional pemerintah. Karena dapat membuka jalan bagi aktivias separatis untuk melayani agenda politik Amerika Serikat", ungkap Lu Kang dalam keterangannya di laman YouTube metrotvnews.
Pasca kunjungan tersebut, hubungan kedua negara AS-China tampak memanas. Saling perang pernyataan pun terjadi. China mengklaim, kunjungan Pelosi ke Taiwan tidak akan merubah keadaan membuat Taiwan akan merdeka.Â
Pasca kunjungan, China memberikan reaksi dengan menembakkan 11 rudal balistik ke pinggiran Taiwan dalam rangkaian latihan militer.
Taiwan sendiri saat ini berada dalam posisi siaga. Tengah mempersiapkan kemungkinan terjadinya serangan China. Ketegangan hubungan antara China dan Taiwan meningkat pasca kunjungan Pelosi ke Taiwan.
Konflik berkepanjangan dan perang saudara yang pernah dialami China dan Taiwan di masa lalu. Kembali terusik akibat kunjungan politik Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi.
Ketegangan tersebut, kembali mengingatkan kedua belah pihak, terkait sejarah kelam akibat perang saudara yang pernah mereka alami.
Perang Saudara Tiongkok
Perang saudara terjadi akibat perbedaan ideologi antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dibawah pimpinan Mao Zedong dengan Partai Nasionalis Kuomintang (KTM) dibawah pimpinan Chiang Kai-Shek mulai pada tahun 1927 hingga 1950.
Konflik ini pada akhirnya menghasilkan dua negara de facto, Republik Tiongkok di Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan (China). Masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan resmi sebagai Pemerintahan Tiongkok yang sah.
Namun, kedua negara ini pernah bersatu dan membentuk "Front Persatuan Kedua" demi untuk melawan invasi Jepang. Mencegah Jepang agar tidak memperluas invasi yang sudah masuk sebelumnya di Manchuria pada tahun 1931.
Lama setelah itu, tahun 1949, perang saudara kembali terjadi dan memuncak dengan skala penuh. Hubungan keduanya terhalang oleh ancaman militer, tekanan politik dan ekonomi. Terutama terkait status "Politik Taiwan".Â
Namun kedua pemerintahan secara resmi mendukung "kebijakan satu Tiongkok" atau "kebijakan satu China".
Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia?
Ketegangan yang meningkat antara China dan Taiwan menempat posisi Indonesia "bak simalakama", berada pada posisi sulit. Tak terlepas dari upaya konstruktif Indonesia pada poros global menjalin kerjasama untuk bangkit dari keterpurukan krisis pangan dan ekonomi global.
Bila dikaitkan dengan kunjunganPresiden Jokowi untuk menjalin kerjasama strategis dengan 3 negara Asia Timur, yakni China, Jepang dan Korea Selatan pada 25-29 Juli lalu, merupakan upaya meningkatkan hubungan harmonis antar negara.
Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, dalam lawatannya ke China, Jokowi bertemu Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang guna membahas upaya peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara serta bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan beberapa isu utama di kawasan regional dan internasional.Â
China adalah penanam modal asing terbesar di Indonesia berada pada posisis ke-2 setelah Singapura.
Sehingga, tanggapan tegas Pemerintah Indonesia tetap akan mendukung "kebijakan satu china" yang digadang-gadang oleh China (RRT). Pemerintah Indonesia juga tidak akan ambil pusing dengan memutuskan hubungan 'kemesraan' dengan Pemerintah China. Hal ini tentu akan berdampak luas bagi Pemerintah dan negara Indonesia bila dilakukan.
Banyak pemerhati yang menganalisis bahwa lawatan yang dilakukan Pelosi ke Taiwan akan menimbulkan kekhawatiran dan berdampak luas bagi kawasan Indo-Pasifik.
Seperti yang disampaikan oleh Dr. Connie Rahakundini, dikutip dari voaindonesia.com, bahwa lawatan Pelosi dari sisi timing-nya tidak tepat karena mempunyai efek domino pada AS sendiri. Tidak saja berdampak buruk pada Taiwan tapi juga pada Laut Cina Selatan. Bahkan bisa berdampak hingga ke ASEAN.Â
Menurutnya, jangan sampai Cina menerapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yang menyebabkan ASEAN akan terpecah dan Indo-Pasifik bergolak. Indonesia termasuk di dalam kawasan tersebut. Karena di kawasan ini terdapat the Quad, Aukus, dan FPDA yang akan menjadi aliansi tersembunyi Indo-Pasifik.Â
Harapannya, kita harus kembali ke Konferensi Asia-Afrika yang menghasilkan dasasila Bandung, dengan poin pentingnya adalah menghapuskan aliansi pertahanan karena membuat dunia tidak ada keseimbangan (no balance).
Pada kesempatan lain, Pakar Hukum Internasional UI, mengkhawatirkan akan terjadi aliansi China-Rusia untuk memerangi keangkuhan Amerika, sebagaimana dilansir dari voaindonesia.com.
Hubungan Indonesia Taiwan
Walaupun secara resmi hubungan diplomasi Indonesia-Taiwan belum terjalin karena Indonesia menganut "kebijakan satu China", namun hubungan informal bidang kerjasama berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan menunjukkan kemajuan.
Di lain pihak, Taiwan sendiri mengormati asas dan arah politik Indonesia yang bebas-aktif serta menganut "kebijakan satu China". Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengambil sikap.
Hubungan Indonesia Amerika Serikat
Amerika Serikat sebagai negara adi daya tentunya punya pengaruh kuat di seluruh negara di dunia. Banyak negara berkembang yang menjalin kerjasama diplomatik dengan AS termasuk Indonesia.
Kedua negara ini memiliki kemitraan strategis terutama dalam hal demokrasi, toleransi beragama, kemajemukan, dan inklusi. Bukan tanpa alasan, hubungan tersebut menjadi prioritas bagi AS karena status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, peran kepemimpinan Indonesia yang bersejarah di ASEAN, dan peran sebagai presidensi G20.
Kedua negara ini berkomitmen akan terus meningkatkan kerjasama untuk merespons krisis iklim, berkolaborasi Kemitraan Energi Bersih Jepang-AS, serta sama-sama memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM.
Indonesia tidak akan menyia-nyiakan hubungan kerjasama ini dengan melakukan langkah-langkah yang tidak tepat terkait kondisi situasi Taiwan.
Pada akhirnya, menanggapi situasi yang tengah terjadi terkait ketegangan akibat lawatan Pelosi tersebut, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pihak untuk mengambil langkah nyata guna mengurangi ketegangan untuk menghidari situasi yang buruk. Para pemimpin dunia agar mengambil sikap guna perdamaian dan stabilitas tetap terjaga.
