Permasalahan dan isu Kesehatan dunia hingga sekarang masih menjadi tantangan yang sangat besar bagi pencapaian dunia yaitu target Pembangunan yang berkelanjutan. Dunia saat ini masih mendapatkan tantangan angka kematian ibu dan anak. Penyakit TBC, Epidemi AIDS, Malaria, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang belum terdeteksi atau terabaikan yang masih belum bisa teratasi hingga sekarang. Perkembangan ekonomi dunia pada saat ini justru menimbulkan banyak penyakit tidak menular akibat dari gaya hidup yang tidak sehat. Diabetes, stroke, kanker, dan jantung menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia.
Pada tingkatan nasional negara kita sendiri, Indonesia masih menghadapi sebuah tantangan besar dalam mewujudkan agenda peningkatan dan Pembangunan Nasional di bidang kesehatan. RPJMN 2015-2019 telah membuat arah sasaran dan target kebijakan peningkatan Kesehatan nasional melalui pelaksanaan program kerja Indonesia Sehat. Namun hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintahan saja yaitu kementerian Kesehatan. Semua kementerian/Lembaga, akademisi, buruh, masyarakat, dan seluruh aspek kehidupan yang ada di Indonesia harus memiliki rasa tanggung jawab terkait isu kesehatan ini yang merupakan isu yang multisectoral.
Peran kementerian luar negeri disini dalam mewujudkan urgensi Indonesia yang sehat adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang tentunya mendukung Pembangunan nasional Indonesia di bidang Kesehatan. Kebijakan ini tidak serta merta hanya untuk kepentingan nasional Indonesia saja melainkan bagaimana Indonesia turut serta dan ikut andil dalam menciptakan Kesehatan Global. Peran luar negeri Indonesia merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan karena berkat dari globalisasi ini menyebabkan kondisi Kesehatan dunia memiliki hubungan dan kaitan erat terhadap kondisi Kesehatan dalam negeri.
Ada beberapa landasan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang kesehatan global, yaitu berdasarkan kebijakan Kemenkes dan Kemenlu. Kerjasama global Indonesia di bidang Kesehatan dirancang untuk merespon keadaan Kesehatan global dan juga untuk mengedepankan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional disini sendiri dapat diartikan menjadi prioritas Kesehatan nasional, merujuk pada Rensra Kemenkes tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam Kepmenkes no: HK.02.02/MENKES/52/2015. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkait dengan kerja sama internasional pada Renstra meliputi:
• Prioritas kerja sama internasional di bidang kesehatan adalah mempercepat penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) ke arah perjanjian yang operasional sifatnya, sehingga hasil kerja sama antar negara tersebut bisa dirasakan segera
• Memperluas kerja sama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dengan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dan percepatan proses alih teknologi
Selanjutnya, dari perspektif Politik Luar Negeri, kerja sama kesehatan global juga turut disasar dalam Renstra Kemlu 2015-2019 melalui sasaran strategi nomor 4 (Diplomasi Ekonomi), nomor 6 (Kebijakan Luar Negeri yang berkualitas), dan nomor 7 (Dukungan dan Komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional). Dan juga landasan politik luar negeri Indonesia yaitu Bebas Aktif.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa dilihat bahwasannya usaha dan kontribusi Indonesia di tingkat Internasional melalui Kerjasama Internasional diharapkan tidak hanya memperlihatkan potensi yang sesungguhnya dari masyarakat Indonesia, Namun juga memberikan manfaat untuk rakyat Indonesia dicakupan global.
Di Tingkat multilateral, Indonesia telah berperan aktif dalam beberapa forum, di antaranya: WHO, GHSA, OKI, International Committee on Military Medicine (ICMM), G20, FPGH, Food Forum, dan Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS).
Di WHO, Indonesia telah berjasa memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Indonesia telah berperan mengubah paradigma proses virus sharing melalui pengenalan istilah “viral sovereignty” di tahun 2007 dan berhasil mendorong negara berkembang lainnya untuk menyepakati resolusi yang mendukung penyediaan vaksin, anti-virus, dan alat-alat kesehatan secara terjangkau untuk negara berkembang. Kebijakan lainnya yang berhasil didorong adalah transformasi kebijakan WHO pada 2011 pandemic influenza plan di mana mitra swasta dan akademisi harus berkomitmen untuk memastikan ketersediaan vaksin kepada negara-negara miskin. Indonesia juga menjabat sebagai anggota Executive Board WHO untuk periode 2018-2021. Posisi ini memberi peluang besar untuk Indonesia dalam perumusan kebijakan dan keputusan World Health Assembly.
Dalam GHSA, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara anggota Steering Group (SG) GHSA dan merupakan chair Troika SG GHSA untuk periode kepemimpinan tahun 2016 (Finlandia tahun 2015 dan Korea Selatan tahun 2017). Di bawah kepemimpinan Indonesia, Indonesia mendorong agar Joint External Evaluation (JEE) yang dikembangkan oleh GHSA dapat diadopsi oleh WHO untuk memperkuat implementasi IHR. Bersama Vietnam, Indonesia juga menjadi leading countries untuk Zoonotic Disease Action Package. Pada tanggal 6-8 November di Bali, Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan The 5th GHSA Ministerial Meeting. Lebih lanjut, Indonesia menjadi contributing country untuk Action Package Microbial Resistance, Real-Time Surveillance, dan Linking Public Health with Law and Multisectoral Rapid Response.
