Menguatkan Peran Indonesia dalam Forum Internasional di Bidang Kesehatan Global

Dalam forum OKI, Indonesia bersama dengan Malaysia menjadi Lead Country Coordinator Group (LCCG) untuk kerja sama pada area Medicines, Vaccines and Medical Technologies. Pada pertemuan Islamic Conference of Health Ministers (ICHM) ke-6 di Jeddah pada 6-7 Desember 2017, kesepakatan yang dihasilkan menunjuk Indonesia menjadi Center of Excellence (CoE) for the development of vaccines and bio-technology. Dalam kapasitas ini, Indonesia telah menyelenggarakan workshop “Promoting Public-Private Partnership in Responding Global Health Threats through the Establishment of the OIC CoE on Vaccines and Biotechnology Products’’ pada Mei 2018 dan BPOM akan menyelenggarakan the 1st Meeting of the Heads of the National Drug Regulatory Authorities of OIC Countries di Jakarta pada November 2018.

Pada tahun 2017, Indonesia menjadi ketua ICMM dan pada saat ini menjabat sebagai wakil ketua ICMM. Dalam kapasitas sebagai Ketua ICMM, Indonesia bekerja sama dengan WHO untuk menyelenggarakan Table Top Exercise (TTX) dengan tema “Managing future global health risk by strengthening civil and military health services” di Jakarta, 24- 26 Oktober 2017. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan sinergi antara unsur militer dan sipil dalam penanganan krisis kesehatan.

Indonesia juga senantiasa mendukung dan menjadi bagian aktif dalam upaya G20 dalam memerangi AMR dan menekankan pentingnya kepemimpinan G20 dalam memperkuat sistem kesehatan global. Pada pertemuan HWG ke-1 di Buenos Aires, pemerintah Indonesia menyampaikan intervensi pemerintah terkait dua hal penting, yakni AMR dan Overweight and Obesity in Child.

Melalui FPGH, Indonesia menjadi salah satu dari 7 negara yang menjadi inisiator Oslo Ministerial Declaration. Deklarasi ini mendasari pandangan bahwa isu kesehatan perlu menjadi ranah kebijakan luar negeri, di mana tantangan kesehatan global membutuhkan kerja sama internasional (diplomasi).

Dalam kerangka Food Forum, Indonesia telah menyelenggarakan Asia Pacific Food Forum (APFF) yang pertama di Jakarta, Indonesia, pada 30-31 Oktober 2017. Ini merupakan forum yang pertama kalinya diselenggarakan di kawasan regional Asia Pasifik dalam periode Sepuluh Tahun Aksi PBB untuk Nutrisi (2016-2025). Terakhir, Dalam foum UNAIDS, Indonesia menjadi anggota Program Coordinating Board UNAIDS tahun 2017-2019.

Tingkat Bilateral Pada tataran bilateral, Indonesia telah bekerja sama dengan 15 negara, yaitu Timor Leste, Brunei Darussalam, Tiongkok, Australia, Qatar, Swedia, Kuba, Denmark, Arab Saudi, Uzbekistan, Vietnam, Turki, Korea Selatan, Belanda, dan Iran. Indonesia juga sedang memproses MoU dengan Amerika Serikat, Rusia, Hungaria, Belarusia, Kolombia, Mesir, Kazakhstan, Jepang, Singapura, dan India. Sementara itu, saat ini Indonesia juga dalam proses penjajakan MoU dengan Republik Sudan, Perancis, Zanzibar, Jerman, Italia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, Yordania, Maladewa, Kuwait, dan Palestina. Secara umum, area kerja sama yang dibangun meliputi, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Penguatan sistem Kesehatan, Kesehatan digital, Pengiriman tenaga Kesehatan, Pengembangan SDM Kesehatan, Kerja sama di bidang kefarmasian dan alat Kesehatan, Kerja sama di perbatasan, Jaminan Kesehatan Semesta.

Bisa kita lihat bahwasannya kontribusi Indonesia pada forum multilateral lebih cenderung pada spektrum kepemimpinan. Bentuk dari kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral adalah berupa kepercayaan member states untuk menunjuk Indonesia sebagai lead country dalam beberapa isu prioritas kesehatan internasional, yang mana juga merupakan isu prioritas nasional, seperti sektor vaksin dan obat-obatan esensial. pada forum multilateral juga, Indonesia unggul dalam spektrum agenda setting dan decision making process dan berkontribusi dalam memajukan kepentingan negara-negara berkembang. Untuk itu, terobosan strategi pada bagian selanjutnya perlu merefleksikan potensi dan kapasitas nasional ini. Untuk forum bilateral sendiri Indonesia belum memiliki pola pemilihan mitra kerja sama yang jelas sehingga diperlukannya terobosan strategi untuk mengupayakan penguatan kerja sama bilateral dengan menambah mitra kerja sama kesehatan dan Indonesia perlu menetapkan target negara yang ingin diajak bermitra untuk nantinya menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwasannya, terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan pelaksanaan diplomasi Kesehatan internasional Indonesia dalam mewujudkan health for all di Tingkat nasional. Pertama, untuk Tingkat multilateral Indonesia perlu mempertahankan keaktifannya sebagai pemimpin (lead country) dan juga pada agenda setting and decision process isu Kesehatan. Kedua, untuk kerja sama bilateral, Indonesia perlu menambah mitra strategis di bidang Kesehatan agar menciptakan Kerjasama yang lebih meningkatkan taraf Kesehatan Indonesia baik itu di level nasional maupun internasional.