Dari Jakarta ke Pelosok Negeri: Sejauh Mana Program Makan Bergizi Gratis Menjangkau?

Diluncurkan dengan penuh semangat pada awal tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. 

Dengan target jangkauan yang luas, program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Janji di Atas Kertas dan Realitas di Lapangan

Program MBG, dengan ambisinya yang mulia, berhadapan dengan realitas kompleks di lapangan. Perbedaan kondisi geografis Indonesia, mulai dari pulau-pulau kecil hingga pegunungan tinggi, menjadi tantangan tersendiri. 

Baca juga: Segarnya Harapan Petani Lokal di Balik Sepiring Makan Bergizi Gratis

Di daerah terpencil, infrastruktur yang minim seringkali menghambat distribusi makanan bergizi secara tepat waktu. Jalanan rusak, jembatan yang putus, dan medan yang sulit dilalui menjadi penghalang bagi truk-truk pengangkut makanan. 

Tak hanya itu, ketersediaan listrik yang terbatas juga menjadi kendala dalam penyimpanan makanan yang membutuhkan pendingin.

Selain kendala geografis, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini juga menjadi sorotan. Kurangnya pelatihan bagi petugas gizi di daerah, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, berdampak pada kualitas penyiapan dan penyajian makanan. 

Padahal, makanan yang bergizi tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas nutrisi dan kebersihan. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang masih beragam. Di beberapa daerah, stigma negatif terhadap makanan tertentu atau kebiasaan makan yang tidak sehat masih sulit diubah.

Baca juga: Kucing Kesasar di Dunia Cinta: Mengapa Nafsu Makan Menurun dan Cara Mengatasinya

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam program ini. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, pemborosan anggaran, dan bahkan terjadinya konflik kepentingan. 

Baca juga: Budaya Bersih yang Efektif: Cara Ampuh Melawan HMPV dan Penyakit Menular Lainnya

Perbedaan kebijakan di tingkat daerah juga dapat menghambat pelaksanaan program secara seragam.

Studi Kasus: Perbandingan Kota Besar dan Desa