Tantangan ke Depan
Penundaan kenaikan PPN 12% menjadi sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah tengah bergulat dengan dilema yang kompleks.
Di satu sisi, terdapat tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai berbagai program pembangunan dan mengatasi defisit anggaran.
isi lain, terdapat kekhawatiran akan dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini semakin diperumit oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, seperti fluktuasi harga komoditas dan risiko resesi.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.
Kemudian, Â pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang lebih serius pada upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kualitas belanja negara.
Kenaikan PPN 12% hanyalah salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang lebih besar.
Pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif terhadap seluruh sistem perpajakan untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil dan tidak membebani masyarakat miskin dan kelas menengah bawah.
Lalu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat koordinasi kebijakan antara fiskal dan moneter.
