PPN 12% untuk Barang Mewah, Masa Iya Tak Mengganggu Masyarakat Bawah?

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai kebijakan kenaikan PPN ini. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kebijakan ini, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat yang rentan.

Beban Psikologis dan Ekonomi terhadap Masyarakat Bawah

Kenaikan PPN 12% yang difokuskan pada barang mewah memang didesain untuk membebani kelompok masyarakat atas. Namun, efek domino dari kebijakan ini tak bisa dianggap remeh. Potensi beban psikologis dan ekonomi terhadap masyarakat bawah patut menjadi perhatian serius.

Meski secara langsung tidak dikenakan PPN tambahan, masyarakat bawah tetap bisa terdampak secara tidak langsung. Kenaikan harga barang mewah dapat memicu inflasi, yang kemudian akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

Kondisi ini tentu akan membebani daya beli masyarakat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bayangkan, harga sembako yang semakin mahal akan semakin menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, kenaikan PPN juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat atas yang mampu membeli barang mewah tentu tidak akan terlalu terbebani dengan kenaikan pajak. 

Sebaliknya, masyarakat bawah yang hidup pas-pasan akan semakin tertinggal. Hal ini dapat memicu kecemburuan sosial dan ketidakstabilan.

Dari sisi psikologis, kenaikan PPN juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Masyarakat akan bertanya-tanya mengapa beban pajak yang semakin berat hanya ditanggung oleh sebagian kecil masyarakat, sementara yang lain tetap hidup nyaman. 

Rasa ketidakadilan ini dapat memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Lebih jauh lagi, kenaikan PPN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan menurun. Hal ini dapat memicu penurunan produksi dan berujung pada peningkatan angka pengangguran.

Lalu, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah kenaikan PPN 12% untuk barang mewah merupakan kebijakan yang tepat dan adil? Apakah pemerintah telah mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjang dari kebijakan ini? Atau, apakah ada alternatif lain yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat bawah?