Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah harus bersinergi dalam melakukan pengawasan mulai dari tahap produksi hingga distribusi.Â
Peran serta masyarakat juga sangat penting, misalnya melalui laporan jika menemukan produk susu ikan yang mencurigakan.
Pengujian rutin terhadap sampel susu ikan dari berbagai produsen dan distributor perlu dilakukan secara berkala. Pengujian ini dapat meliputi pengujian kandungan protein, lemak, vitamin, mineral, serta kontaminan seperti logam berat dan bakteri patogen.Â
Hasil pengujian harus segera dipublikasikan dan ditindaklanjuti jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.Â
Selain itu, perlu dibangun sistem pelacakan (tracing) yang efektif untuk melacak asal-usul produk susu ikan jika terjadi masalah kualitas. Sistem pelacakan ini akan memudahkan dalam melakukan penarikan produk jika diperlukan.
Untuk memastikan efektivitas program makan gratis, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program.Â
Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei terhadap penerima manfaat, pengukuran status gizi anak, serta analisis data produksi dan distribusi susu ikan. Hasil evaluasi akan menjadi masukan berharga untuk perbaikan program di masa mendatang.Â
Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi, termasuk susu ikan, untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup.
Kesimpulan, dengan pengawasan yang cermat, program makan gratis dengan susu ikan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H