Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan dampak sosial dari kebijakan ini, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya ketidakpastian global yang terus berlanjut.
Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan PPN tidak hanya memberikan suntikan dana untuk belanja negara saat ini, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Â
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural yang lebih komprehensif, seperti deregulasi, peningkatan efisiensi birokrasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah. Kenaikan PPN akan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari fiskal, moneter, hingga sosial. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat sinergis dan efektif.
Di tengah tantangan yang ada, kenaikan PPN juga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi. Dengan adanya tambahan pendapatan negara, pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi.Â
Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Peluang lain yang terbuka adalah untuk mendorong reformasi perpajakan. Kenaikan PPN dapat menjadi titik awal untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan tarif pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak.Â
Dengan reformasi perpajakan yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.
Namun, perlu diingat bahwa kenaikan PPN hanyalah salah satu bagian dari solusi. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang kompleks, diperlukan pendekatan yang multidimensi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tantangan kenaikan PPN akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.Â
Jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi yang mendasar, maka Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Sebaliknya, jika pemerintah gagal, maka kita akan menghadapi konsekuensi yang sangat buruk.
