Janji Negara pada Pemuda Terbaiknya, Sudahkah Ditepati?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki program beasiswa serupa.

Mimpi Besar, Beban Moral

Mimpi Besar, Beban Moral. Bagi para penerima beasiswa LPDP, kesempatan belajar di luar negeri adalah sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Mereka membawa mimpi besar untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh guna membangun negeri. 

Namun, di sisi lain, mereka juga dibebani kewajiban moral untuk kembali dan mengabdi kepada negara. Ikatan dinas yang menyertai beasiswa ini menjadi semacam kontrak sosial antara individu dan negara.

Kembali ke tanah air, mereka dihadapkan pada realitas yang mungkin berbeda dengan ekspektasi. Sistem birokrasi yang kompleks, kurangnya kesempatan untuk berkontribusi secara optimal, hingga gap antara dunia akademis dan dunia kerja yang nyata, seringkali menjadi tantangan tersendiri. 

Di tengah gejolak ini, muncul pertanyaan mendasar: sudahkah negara memberikan ruang yang cukup bagi para alumni LPDP untuk berkarya?

Dilema antara melanjutkan karier di luar negeri dengan gaji yang lebih menjanjikan dan peluang pengembangan diri yang lebih luas, atau kembali ke tanah air untuk mengabdi, menjadi pergumulan batin yang tak mudah. Pilihan mana pun yang diambil, keduanya memiliki konsekuensi yang signifikan. 

Jika memilih untuk tetap di luar negeri, mereka akan dituntut untuk membayar kembali biaya beasiswa. Namun, jika memilih untuk kembali, mereka harus siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin menghambat karier mereka.

Selain itu, tidak semua alumni LPDP memiliki kesempatan yang sama untuk kembali dan berkontribusi bagi negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, seperti kondisi keluarga, ikatan emosional dengan negara asal, serta peluang karier yang tersedia.

Tantangan di Negeri Sendiri

Sekembalinya ke tanah air, para alumni LPDP seringkali dihadapkan pada realitas yang jauh berbeda dengan ekspektasi mereka selama menuntut ilmu di luar negeri. Birokrasi yang rumit, sistem kerja yang kurang efisien, dan minimnya fasilitas pendukung menjadi kendala umum yang mereka hadapi.