Wakil rakyat harus menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang lengkap mengenai kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah.
Transparansi dan akuntabilitas dapat mencegah terjadinya korupsi karena semua tindakan dapat diawasi oleh publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka upaya mewujudkan keadilan sosial akan lebih mudah tercapai.
Transparansi memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih baik.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka upaya mewujudkan keadilan sosial akan lebih mudah tercapai.
6. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Kebijakan yang dibuat dengan melibatkan masyarakat akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan.
Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan.
7. Penguatan Lembaga Pengawas
