Film ini seringkali memicu polarisasi opini dan memperkuat persepsi negatif terhadap kelompok tertentu, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencapai titik temu.
Peristiwa serupa terjadi di negara lain, di mana film dan media massa justru memperpanjang konflik dan menghambat proses perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media yang tidak bijaksana dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi masyarakat.
Proses rekonsiliasi nasional membutuhkan lebih dari sekadar pengungkapan kebenaran. Keadilan transisional juga mencakup aspek-aspek seperti akuntabilitas, reparasi, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran HAM di masa depan. Film ini, dengan cara penyajiannya yang bias, justru menghambat tercapainya tujuan-tujuan tersebut.
Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses rekonsiliasi nasional. Dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung dialog, toleransi, dan pemahaman antar kelompok, pemerintah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi penyembuhan luka masa lalu.
Kesimpulan
Film G30S/PKI adalah sebuah karya yang kompleks dan multiinterpretasi. Relevansi film ini terus menjadi perdebatan yang menarik. Di satu sisi, film ini dapat menjadi sarana untuk mengingat sejarah dan mencegah terulangnya peristiwa buruk. Di sisi lain, film ini juga dapat memicu perpecahan dan menghambat proses rekonsiliasi.
