Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sebentar lagi akan bergulir. Pilkada serentak kali ini akan berlangsung di 270 daerah yang terdiri dari 9 propinsi 224 kabupaten dan 37 kota termasuk di Nusa Tenggara Timur.
Konstelasi politik tahun ini tak kalah seru dengan suhu dan tensi politik pada pilkada tahun-tahun sebelumnya. Tim telah secara masif melakukan konsolidasi massa di berbagai tempat, mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa.
Komunikasi dengan mesin partai politik sebagai kendaraan dalam bertarung telah berjalan secara mulus. Pertempuran kembali menghangat, meski belum secara resmi daftar di pihak penyelenggara pemilu (Komisis Pemilihan Umum) namun geliat kapanye kerap kali memenuhi ruang jagat maya melalui media sosial seperti facebook, instagram, twiter, youtube dan lain sebagainya.
Warganet beramai-ramai memposting jagoan mereka dengan berbagai jargon menarik  demi menaruh simpati masyarakat terhadap calon dukungan mereka. Tak hanya melalui media sosial namun pemasangan baliho sudah mulai terpajang di berbagai tempat umum, mulai dari kota hingga ke desa-desa.
Rakyat Kembali Disembah
Pilkada sebagai ajang kontestasi politik telah menjadi ruang pertarungan dalam merebut kekuasaan. Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 mengamanatkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat.
Di pemilu kali ini rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kini kembali di sembah, blusukan tim sukses dan para kandidat calon sering kali diwarnai dengan penokohan total tehadap sosok calon pemimpin yang seakan peduli dan melayani terhadap kaum papa.
Tak hanya hadir sebagai sosok yang melayani, para kandidat calon juga turut membawa janji politik dengan iming-iming memberikan bantuan bagi warga yang kurang mampu, mempercepat akses pelayanan umum disegala bidang, dan janji-janji manis lainnya. Â Hal tersebut mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapat dukungan dari masyarakat.
Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, masyarakat hanya berharap kepada calon pemimpin agar tidak berpura-pura baik pada saat dibutuhkan namun dilupakan ketika berkuasa. Selain dari pada itu masyarakat juga berharap agar calon pemimpin tidak hanya memberikan janji semata namun yang diharapkan hanyalah kerja nyata dari apa yang telah dijanjikan.
Mengabdi dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat adalah hal yang diinginkan oleh setiap warga negara. Oleh karena itu penulis berharap agar masyarakat yang memiliki hak suara  mampu menilai calon pemimpin, kira-kira mana calon pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas dan mana yang tidak.
Seperti yang pernah di katakan oleh rohaniwan katolik Frans Magnis Suseno bahwa pemilu adalah bukan memilih yang terbaik tetapi mencegah yang terburuk memimpin.
