Menyikapi Realitas Media di Era Demokrasi

Kita hidup di tengah otoritas aktif, yakni otoritas televisi atau smartphone. Itu, seperti jenis otoritas lainnya, berperan dalam menentukan kebenaran dengan menutupi dan menghapusnya, mengembangkan dan merekayasa, memproduksi dan memalsukannya, serta menerbitkan dan memasarkannya berdasarkan preferensi, keinginan, dan kebutuhan mereka yang membutuhkannya. Faktor yang paling esensial dan krusial adalah transformasi media informasi audio visual menjadi media yang berdasarkan logika dagang (jual beli), menyimpang dari tujuan awalnya.

Kami tidak melebih-lebihkan ketika kami mengklaim bahwa ini adalah keadaan sebagian besar media informasi audio-visual di negara-negara demokratis. Mereka hanya menganggap pemirsa mereka sebagai pelanggan (pelanggan atau klien produsen ingin mengeksploitasi komoditas dan produk mereka, terutama ketika program dan acara yang disiarkan menarik dan menarik perhatian), dan juga menggabungkan media periklanan dalam bentuk propaganda yang sangat kuat.

Bahkan, cara-cara yang digunakan oleh media periklanan untuk mempromosikan produknya terkadang bertentangan dengan materi, dan terkadang terlalu naif untuk menyesuaikan dengan pernyataan yang objektif sesuai dengan jenis produknya. Akibatnya, media periklanan telah berkembang menjadi program sisipan dan spin-off dari program asli yang mengganggu, mengecewakan, dan mengganggu program asli. Ketika praktisi di bidang media informasi memperdebatkan atau menolak cara di mana kekuatan politik dipaksakan sebagai media perdagangan (sarana ekonomi), mereka harus berhenti memperlakukan pemirsa dengan cara yang dijelaskan di atas atau menahan diri dari memperlakukan pemirsa dengan cara lain. Dalam sudut pandang lain, ketika media informasi audio-visual tidak dianggap sebagai media perdagangan, itu harus dihentikan atau setidaknya dikurangi volumenya, serta program dan acara yang berdampak, menyakiti, dan menyesatkan pemirsa yang tidak diinginkan oleh preferensi mereka.

Tidak ada yang meragukan bahwa ada manfaat dari masalah ini. Karena tidak ada kegiatan atau sektor yang tidak termasuk komponen manfaat dan kemaslahatan. Penyiaran informasi, seperti halnya semua hak dan sektor kehidupan manusia lainnya, harus dilakukan sesuai dengan hak produser, yaitu memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Namun, keuntungan seharusnya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Sebab, selain keunggulan tersebut, terdapat komponen kesenangan dan hiburan, serta komponen pembinaan budaya dan pendidikan, khususnya komponen perlunya kejujuran dan amanah dalam menyiarkan informasi dan berita tentang berbagai peristiwa. Semua ini harus diperhatikan oleh media informasi audio visual. Jika tidak, akan terjadi kerancuan informasi, yang dapat menyebabkan kemerosotan moral dan artistik, atau dapat berkembang menjadi acara komersial dengan kepentingan periklanan.

Ditinjau dari persoalan kebebasan yang paling mendasar, persoalan khusus ini terkadang sangat spesifik, dengan akumulasi persoalan berupa kebebasan berpikir, yang diperbesar dengan kendala dalam penerbitan dan penyiaran melalui media televisi resmi. Kita mungkin menjawab bahwa kekuatan hukum yang lebih besar tidak boleh menindas kekuatan hukum yang lebih kecil, seperti yang sudah terjadi di masyarakat kita, ketika slogan-slogan yang berkembang menghapus banyak fitur dan manifestasi yang terkait dengan pencarian kebebasan dan hak kebebasan mencetak. Hak asasi manusia tidak abadi atau permanen. Hak asasi manusia, di sisi lain, terus berkembang dan meluas hingga mencakup hampir semua aspek kehidupan. Kebutuhan untuk membangun kembali penegakan hak-hak fundamental berlanjut dari sini. Apa yang ditemukan saat ini adalah bahwa media informasi audio visual memainkan peran yang jauh lebih vital dan bermanfaat daripada media cetak, hingga telah menguasai semua aspek kehidupan manusia. Akibatnya, perlakuannya harus dipisahkan dari media cetak.

Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan untuk menyebarkan informasi audio-visual. Ketika kebebasan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dibatasi oleh pihak-pihak tertentu, maka tidak mungkin baginya untuk hidup. Namun demikian, informasi bukanlah malaikat pembebasan. Itu juga merupakan posisi kekuasaan atau mungkin kesewenang-wenangan. Itu, seperti bentuk kekuasaan lainnya, terdiri dari hak-hak mereka yang dipengaruhi olehnya. Hak pemirsa untuk menerima pengetahuan ini termasuk menghormati jiwanya, mencintai semua indra dan anggota tubuhnya, dan tidak dieksploitasi untuk memanipulasi rasionya. Penyiaran informasi juga tidak boleh menjadi mimpi buruk pendengar. 

Sesuatu yang dituntut oleh seseorang untuk melindungi kebebasan pers juga menuntut pembatasan otoritas penyiaran informasi yang menyebarkan pengaruh dan kesewenang-wenangannya, yang dapat mengubah media informasi menjadi bencana yang mereduksi kebebasan pemirsa dan merampas hak mereka. kesenangan. 

Akibatnya, sebuah lembaga atau organisasi tinggi dituntut untuk menawarkan kepemimpinan dan arahan untuk penyiaran informasi audio visual. Lembaga ini harus ditempati oleh praktisi informasi, praktisi politik, dan pegawai pemerintah, terutama yang tidak berafiliasi dengan otoritas politik atau otoritas yang menguasai bidang media informasi, tetapi berafiliasi dengan otoritas budaya, seperti sastrawan, seniman, ilmuwan, pemikir, moralis, dan ahli etika, serta semua ahli di bidang hukum yang membawa kebaikan, keindahan, dan mewarnai peradaban.