Menyikapi Realitas Media di Era Demokrasi

Tidak diragukan lagi, keragaman merupakan prasyarat untuk mengembangkan masyarakat demokratis. Keberagaman yang saya maksud di sini adalah keragaman sumber aturan yang digunakan dalam negara dan masyarakat, dengan pembagiannya di antara berbagai otoritas dan bidang yang berbeda, di berbagai daerah dan strata, serta di semua bidang dan lapisan masyarakat, yang di dalamnya terdapat legitimasi dari masing-masing pihak terhadap sumber aturan, pengakuan dari masing-masing bidang atas independensinya, dan pengakuan dari setiap bagian atas hak-haknya dalam menjalankan perannya sesuai dengan konstitusi. Akibatnya, sumber aturan tidak akan dikuasai oleh satu otoritas, satu bidang tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap bidang lain, dan bagian yang lain tidak akan dimonopoli oleh kelompok, organisasi, atau satu orang. Karena ekspresi demokrasi akan berkurang dengan berkembangnya kekuatan diktator atau penyatuan pendapat dan kekuasaan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi dapat dimulai dengan langkah pertama membagi kekuasaan politik menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif. pada prinsip keteraturan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Langkah selanjutnya adalah kekuatan politik. Tidak seorang pun boleh memonopoli aturan dan regulasi, serta aturan dan regulasi tersebut tidak boleh diterapkan dengan baik, terutama bagi mereka yang dekat dengannya. 

Masing-masing harus dapat diakses otoritas lain dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, agama, budaya, pers, dan informasi. Inilah prinsip kesetaraan dalam masyarakat demokrasi terbuka, yaitu mengungkapkan keragaman dengan cara yang memungkinkan semua kesempatan untuk hidup bersama, bekerja sama, atau menerapkan lebih banyak peraturan perundang-undangan di bawah satu atap, sehingga pusat kekuasaan tertinggi dapat menjadi standar bersama bagi semua wewenang, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat luas. 

Dengan demikian, seorang praktisi politik, pedagang, karyawan, paranormal, budayawan, dan pekerja pers berusaha untuk membangun masyarakat demokratis sebagai sumber hukum dan peraturan, atau sebagai otoritas dari sebagian kemandirian dan kepemimpinannya, serta peran dan aktivitasnya. kontribusi dalam perjalanan hidup dan pembentukan publik. Tidak diragukan lagi bahwa sektor informasi (kebebasan pers) adalah salah satu elemen mendasar dari masyarakat demokratis. 

Selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ia merupakan kekuasaan keempat dalam demokrasi ala Barat, dengan asumsi dan praktik jurnalisme. Karena tidak ada demokrasi tanpa pengetahuan, atau kemandirian informasi yang berfungsi untuk mengungkap kejadian tersembunyi, menyebarkan berita, dan berbicara kebenaran. Tidak ada kebebasan tanpa mengetahui atau membagikan kebenaran, dan tidak ada kebebasan tanpa upaya pencerahan. Distribusi informasi dibenarkan sebagai metode penerbitan, pengungkapan atau penyembunyian berita. Ini menggambarkan fungsi pencerahan sebagai keinginan untuk mengekspresikan kebebasan melalui berita dan publikasi. Kriteria kebebasan mensyaratkan penyampaian informasi tidak dimonopoli oleh satu otoritas atau satu arah, melainkan berasal dari berbagai sumber, metode, dan saluran. Terakhir, demokrasi adalah alat dan cara yang digunakan seseorang untuk mengekspresikan kebebasannya di berbagai bidang. 

Penyebaran informasi sebagai ekspresi kebebasan seseorang dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung terciptanya demokrasi di bidang yang berkaitan dengan kebebasan individu untuk mengetahui kebenaran, menangkap proses berbagai peristiwa di dunia ini dengan suara dan citra di waktu yang sama. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk mengetahui. Larangan otoritas pemerintah terhadap kehadiran media informasi audio visual sebagai media ekspresi untuk kebebasan berbagi berita jelas bertentangan dengan pilihan demokrasi, menimbulkan penghinaan terhadap kebebasan, dan membatasi hak asasi manusia.

Berdasarkan konsep demokrasi tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi para praktisi politik, pekerja sektor informasi, dan semua pihak yang terlibat dalam isu kebebasan di negara tersebut untuk mengkhawatirkan atau mengusulkan kepada pemerintah pelarangan media informasi khusus, personal, dan visual di Indonesia. berupa penyiaran laporan berita ke seluruh pelosok negeri dan ditanggapi dengan penyiaran informasi resmi. Pelarangan seperti itu adalah perampasan kebebasan berekspresi, dan juga merupakan pembunuhan demokrasi, yang dibanggakan warga karena manifestasinya diharapkan berkembang sesuai dengan gaya mereka sendiri dan sesuai dengan struktur sosial. Jika larangan semacam itu diterapkan di negara itu, akan menutup pintu bagi terciptanya kebebasan.

Namun ada sisi lain, dari masalah ini Tanpa hukum dan peraturan, tidak ada yang akan dicapai pada akhirnya. Jika tidak, masalahnya akan kacau dan diubah menjadi antonimnya. Seseorang yang menunjukkan kebebasannya dalam hidup, bekerja, atau dengan menyatakan sesuatu sebagai bagian dari haknya dibatasi oleh hak orang lain. Demikian pula dalam upaya distribusi informasi. 

Memang, tidak akan ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Namun demikian, dengan syarat bahwa informasi tersebut hanya bersifat murni informasi yang bersifat informasi dan tidak mengandung tendensi politik dan orientasi ekonomi (market orientation), serta dengan syarat bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar dan objektif, serta seperti persyaratan bahwa parameter etis dan estetika harus diperhatikan. Sementara seorang praktisi informasi memiliki hak yang harus diwujudkan, kelompok yang mengumpulkan dan menerima informasi tersebut (yaitu pendengar) memiliki hak yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi.

Kami menganggapnya sebagai pelanggaran hak pemirsa. Terakhir, praktisi di ranah media informasi bukanlah pembawa pesan yang menyampaikan dan mempertahankan kebenaran yang kokoh. Istilah "distribusi informasi" tidak hanya mengacu pada pengangkutan informasi atau penyiaran gambar yang direkam, tetapi juga pada kontribusi pada penciptaan acara dan opini publik. Itu membangun dunia yang lebih dari sekadar fakta yang ditransmisikannya. Meskipun bukan otoritas langsung seperti otoritas politik, militer, atau paranormal, media informasi menghasilkan otoritas asli dengan metode, citra, pengaruh, dan instrumen yang dapat mempengaruhi publik. 

Tapi, dengan posisi itu menjadi lebih signifikan dan krusial. Kekuatan seperti itulah yang merembes melalui dinding setiap rumah dan memberikan dampak jangka panjang, merembes ke dalam jiwa dan mendominasi perasaan. Dari sudut pandang ini, media audio-visual adalah pedang bermata dua: di satu sisi menyebarkan informasi dan mencoba mencerahkan opini publik, tetapi di sisi lain menanamkan pengaruh otoritatifnya kepada pemirsa dengan memutar opini mereka melalui rasio. manipulasi, menarik hati mereka, atau menuruti kesenangan.