Kabar Ahok jadi bos BMUN, terus menuai kontroversi. Dimulai, sejak Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok ke kantornya. Kendati demikian, Erick tetap tidak berniat turut campur lebih jauh.
Nama Ahok tentu saja dilaporkan juga ke Presiden RI. Sebab pada akhirnya, penentuan Dirut BUMN ditentukan oleh Tim Penilai Akhir, yang juga dipimpin oleh Jokowi.
Sebenarnya, hangat-hangat soal BUMN telah mengemuka sebelum penentuan kursi kabinet beberapa waktu lalu. Dan diprediksi, bakal ditempati orang yang punya leverage politik. Tidak sekedar bermodal profesional keahlian semata.
Kini, prediksi itu mulai benar. Diketahui, Ahok sendiri tidak terpisahkan dari PDIP. Artinya, bisa dipastikan barangkali Ahok itu kader PDIP. Lalu?
Yang paling meradang soal ini, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini dinilai bakal jadi bencana bagi negeri, bila jadi pejabat BUMN.
Kata Jubir PA 212, Novel Bamukmin, seharusnya BUMN di isi oleh orang-orang yang bersih dari bukan mantan narapidana kasus penistaan agama di Indonesia.
"Pertamina itu obyek vital harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari kasus hukum apapun, apalagi orang pribadinya sangat buruk. Bisa-bisa Pertamina menjadi gaduh dan mogok kerja," katanya.
Tak hanya itu, kata Novel, apabila Ahok menjabat di BUMN, masalah perekomian di Indonesia akan lumpuh, serta pastikan bahan bakar minyak menjadi terhambat. Semua diakibatkan karena investor bisa kabur mengingat kelakuan Ahok.
Diketahui, Ahok memang pernah terjerat pidana penistaan agama. Sebelumnya, kasus ini, disertai gelombang unjuk rasa bermula dari pidato Ahok yang disampaikan kepada masyarakat Pulau Seribu di 27 September 2016. Ahok menyinggung Surat di dalam Alquran, Al-Maidah ayat 51 tentang pedoman memilih pemimpin.
Lalu apa kaitannya dengan Ahok jadi bos BUMN?
Saya pikir PA 212 perlu berpikir ulang. Penilaian tersebut sangat dangkal, dan terkesan menyerang personal seseorang.
Tidak bisa diprediksi bahwa kemajuan investasi kita berkaitan erat dengan suka atau tidak dengan kepribadian seseorang. Tidak sedangkal itu kalkulasi investasi, apalagi berhubungan kepentingan ekonomi. Semua adalah soal kebijakan melampau tendensi personal.
Terlebih, eksistensi PA 212 terbangun karena isu agama, maka sebaiknya tidak perlu terlalu jauh ikut campur dengan sesuatu hal yang tidak berkenaan. Baiknya, fokus pada isu-isu soal agama. Tidak perlu larut mengaduk agama dan politik pada ruang yang sama.
Dan, dalam penentuan posisi kursi BUMN tidak terjadi begitu saja. Ada tahapan dan prosedurnya. Semua telah diatur berdasarkan regulasi terkait.
Misal, Permen BUMN Nomor PER 3/MBU/02/2015. Dalam Permen ini, ada sistem talent pool BUMN sebagai calon direksi BUMN di Indonesia. Yakni,
Pemenuhan direksi BUMN diatur dan dan didesain memiliki 7 kemampuan materiil dasar saat asesmen serta 3 dimensi penilaian dalam uji keptatutan dan kelayakan. Selain itu, harus memiliki 4 aspek penilaian kualitas pribadi dan 12 aspek kepemimpinan. Silahkan PA 212 seksamai.
Pun demikian, menjabat direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus melewati sejumlah seleksi tes kepatutan dan kelaikan (fit and propert test). Setiap calon yang akan menduduki jabatan direksi di BUMN harus melalui assessment.
Seperti diungkapkan Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE UI) Toto Pranoto pada 2016 lalu, jika ada calon direksi tanpa melalui assessment, berarti telah melanggar ketetapan yang dibuat sendiri oleh Kementerian BUMN. Sebab ini menyangkut kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi, tentu didasarkan bukti-bukti tertentu.
Karena menyangkut uji kompetensi, maka keberadaan assessment dinilai tidak bisa diabaikan begitu saja. Calon direksi BUMN harus melewati proses assessment tersebut sebagaimana ditentukan oleh Kementerian BUMN. Itu sudah sesuai ketetapan di Kementerian BUMN sebagai salah satu syarat.
Proses seleksi penentuan direksi BUMN melalui uji kelayakan (fit and proper test) dilakukan panitia seleksi (pansel). Selanjutnya pansel yang menentukan seseorang layak atau tidak untuk menduduki posisi sebagai direksi BUMN.
Dengan demikian, jadi bos BUMN bukan semudah membalik telapak tangan. Ada tahapan dan prosedur yang tidak boleh dilewati. Jadi PA 212 tidak perlu sewot. Tersenyumlah!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
