Baru-baru ini deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Jawa Barat sempat mengalami dua kali pembatalan sepihak oleh pengelola gedung sewa. Pihak KAMI Jabar pun akhirnya menggelar deklarasi di sebuah rumah di kota Bandung.
"Kemarin Balai Sartika (Bikasoga) dipersiapkan kemudian dibatalkan. Saya tersenyum 10 kali," ujar Inisiator KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi KAMI Jabar dilansir dari detik.com, 7/9.
"Kemudian di Grand Pasundan sudah dipersiapkan, oleh Satgas Covid diberi izin, tapi kemudian didemo, ditarik lagi surat dari Satgas Covid-19. Saya tersenyum 100 kali, lanjut Gatot.
Kok bisa?
Dengan adanya penolakan ini, sontak penulis berpikiran, apakah benar KAMI ini gerakan moral masyarakat, tapi kok bisa ditolak deklarasi?.
Kalau katanya gerakan moral masyarakat harusnya didukung dong. Berarti KAMI benar-benar berawal dari semangat rakyat yang ingin perubahan dan bantuan selama masa Pandemi yang telah menyebabkan banyak krisis.
Akan tetapi, ketika deklarasi KAMI ditolak di Jawa Barat, kepercayaan bahwa KAMI memang berasal dari semangat rakyat makin pupus atau sirna.
Penulis bahkan berpikir bahwa KAMI ini bisa jadi gerakan politik terhadap pemerintah yang dinilai mereka gagal dalam membenahi dan membantu masyarakat dalam proses menghadapi Pandemi Covid-19.
Dan, dinilai sebagai kegagalan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Atau bisa jadi karena ada "sakit hati" dari tokoh KAMI terhadap pemerintah sehingga membentuk gerakan tersebut.
Semakin jelas juga bahwa KAMI sebenarnya banyak masyarakat tidak menginginkan berdirinya gerakan tersebut. Jadi, ketika ingin deklarasi di Jabar maka langsung ditolak.
Tentu ini semakin memberi efek jelek buat KAMI itu sendiri. KAMI belum bisa meyakinkan rakyat dan membawa rakyat ikut serta dalam gerakan mereka.
Semakin menegaskan juga bahwa KAMI sulit untuk menjadi organisasi masyarakat bahkan jadi partai politik karena banyak penolakan. Dukungan massa juga sedikit. Bagaimana mau makin besar kalau KAMI itu saja ditolak masyarakat bukan?.
Sebab itu, KAMI juga harus introspeksi diri kenapa mereka ditolak masyarakat Jabar. Apakah karena masyarakat Jabar takut terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di wilayah Jabar atau memang masyarakat tidak sepakat KAMI mengatasnamakan rakyat padahal tidak.
Dengan kejadian ini maka bisa diambil hikmahnya dimana salah KAMI sehingga ditolak deklarasi di Jabar.
Ini bisa jadi pelajaran berharga agar KAMI makin hari makin baik dan tidak cenderung mengkritik pemerintah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak baik.
Dengan penolakan ini, maka sangat mungkin beredar opini publik yang negatif kepada KAMI itu sendiri dan akan mencoreng citra dari gerakan tersebut.
