Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP turut mengomentari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) besutan Din Syamsuddin.
"Saya itu mikir, lah daripada bikin KAMI seperti itu, kenapa ya nggak dulu bikin partai ya," ungkap Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP secara virtual dilansir dari detik.com,26/8.
"Ada orang kan yang membentuk KAMI, itu KAMI. Disitu kayaknya banyak-banyak banget yang kepingin jadi presiden," tutur Megawati.
Apa yang disampaikan Bu Mega tersebut merupakan teguran atau sindiran keras sepertinya buat KAMI Din Syamsuddin.
Menjadi pertanyaan, apakah KAMI tersebut memang diisi orang-orang yang pingin jadi presiden?. Ya, kita tak tahu mengenai itu. Harus ada keterangan yang lebih jelas untuk itu.
Bagi penulis, apaa yang dikatakan Bu Megawati adalah bentuk tantangan bagi kami, apakah berani buat partai agar kritikan mereka lebih kuat dan lebih menggebrak?.
Kalau hanya membentuk sebuah kelompok saja memang hanya sebagian kecil. Tapi, kalau jadi partai maka akan makin besar dan mungkin kritikannya akan sangat didengar pemerintah.
Apalagi kalau seandainya benar bahwa sebagian tokoh KAMI memang mau jadi presiden kedepan. Tentu harus mendirikan partai politik.
Pertanyaan selanjutnya, apakah mampu KAMI membentuk sebuah partai dimana dana yang harus dikucurkan juga sangat banyak?. Namanya sebuah partai harus ada perwakilan di setiap daerah Kabupaten/Kota bahkan ranting-ranting di tingkat kecamatan.
Apakah KAMI punya dana sangat besar untuk buat partai?. Penulis sendiri masih meragukan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Bu Mega sulit untuk terwujud.
Keinginan mereka untuk jadi seorang pemimpin pun akan sulit kalau partai juga tidak ada.
Jadi, KAMI versi Din Syamsuddin dibentuk untuk apa?. Jawabannya adalah untuk gerakan moral yang sudah dideklarasikan. Apakah gerakan moral itu berdampak baik?. Itu juga jadi pertanyaan. Belum tentu juga, karena sekitar tujuh atau delapan tuntutan mereka juga sedang dikerjakan Presiden Jokowi.
Seharusnya, yang disuarakan itu adalah hal lain yang belum dikerjakan Presiden Jokowi. Itu lebih baik dan lebih tajam. Bahkan kita pasti bertanya-tanya, mengapa KAMI menuntut sesuatu yang sudah dalam proses pengerjaan pemerintah?. Timbul pemikiran itu ada unsur politis dari deklarasi KAMI padahal mereka menyebut sebagai gerakan moral.
Maka dari itu, kalau ada unsur politis sebenarnya sangat baik membuat partai politik saja. Ya, demi cita-cita apapun harus diperjuangkan. Meski buat partai butuh biaya besar dan perencanaan matang, sebenarnya tidak masalah. Perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil.
Semoga saja yang disampaikan Bu Mega dapat jadi refleksi buat KAMI. Demokrasi di Indonesia sangat bebas jadi buat partai politik pun hak semua orang. Kita nantikan saja pernyataan Bu Mega apakah akan diwujudkan KAMI.
