Kabar mengenai pembajakan atau peretasan akun media sosial Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Din Syamsuddin, yakni @OpiniDin dibajak sejak Senin, 17 Agustus 2020 hangat diperbincangkan.
Atas akun yang diretas tersebut, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menilai peretasan akun para tokoh dan ulama sudah menjadi rangkaian yang tersistematis dan masif di rezim ini.
Lanjutnya, "Diduga demi kelanggengan kekuasaan politik mungkar yang sudah mengikut kepada kepentingan tuannya yaitu asing dan aseng," katanya dilansir dari Sindonews.com, 21/8.
Apa pemerintah yang melakukan?
Kenapa ya Novel Bamukmin mengarah pada rezim ini soal kasus peretasan akun Din Syamsuddin. Apa pemerintah yang melakukan?.
Sampai sekarang, belum ada bukti yang mengarah bahwa peretasan akun Twitter Din Syamsuddin dilakukan oknum pemerintah. Sampai sekarang belum ada titik terang dari kasus tersebut.
Sebaiknya, jika merasa dirugikan, pihak Din Syamsuddin melaporkan saja hal tersebut kepada pihak kepolisian agar bisa diselidiki lebih lanjut.
Hal tersebut agar tidak ada opini-opini yang beredar dan mengatakan ini bagian dari rezim ini.
Penulis pribadi masih bertanya-tanya, kenapa ya setiap ada peretasan akun, serangan terhadap pengkritik pemerintah disebut sebagai pembungkaman demokrasi dan perbuatan dari rezim ini.
Penulis tak bisa membayangkan begitu cepatnya kesimpulan-kesimpulan muncul tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya dan bisa jadi kejahatan baru yang diancam hukuman pidana.
Tapi, ketika diproses, langsung dikatakan pemerintah mengikis kebebasan berpendapat atau demokrasi. Jadi, kehidupan berbangsa dan bernegara pun makin sulit dan runyam.
Sepertinya kita kurang sosialisasi bahwa tidak boleh langsung berprasangka buruk kepada orang lain dan kepada pemerintah. Perlu bantuan pihak berwajib dalam memastikan kejadian tersebut.
Masyarakat saat ini sepertinya butuh pemahaman hukum yang kuat dan menyeluruh agar tidak sembarangan dalam berkomentar dan mematuhi aturan dan nilai-nilai hukum yang ada.
Apa yang dikatakan Novel Bamukmin tersebut sebenarnya tidak boleh keluar dari beliau dan dari setiap pengkritik pemerintah. Jangan karena ditimpa masalah peretasan dan lainnya mengaitkan dengan rezim dan rezim. Harusnya bisa mengedepankan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan bukti yang valid.
Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita kedepannya. Harapannya tidak langsung menduga-duga sebuah masalah ada kaitannya dengan pemerintah dan pemerintah juga terus berpegang teguh pada hukum dan Demokrasi sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan baik.
Kita tidak mau hal-hal seperti ini terus dipertahankan karena akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Alangkah baiknya, kita semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak dan semakin mengedepankan proses hukum diatas segalanya.
