Ini berbahaya sekali. Itulah oligarki baru yang harus dicegah.Â
Tidak ada kata lain, peran Bawaslu sangat penting dalam mencegah adanya politik transaksional dan politik terselubung. Masyarakat juga harus membantu dan bergerak memberi informasi, manatau ditemukan petahana yang memainkan politik transaksional dan politik terselubung tersebut.
Tentu, sulit untuk mengidentifikasi mana calon yang bermain politik transaksional di tengah Pandemi ini. Oleh karena itu, Bawaslu harus dibantu oleh masyarakat.
Tidak tahu juga apakah Bawaslu sudah bisa bergerak lebih awal saat ini mencegah kecurangan pilkada terjadi. Dikarenakan pendaftaran bakal calon belum dibuka.
Ini jadi masalah juga andai Bawaslu belum punya kewenangan mencegah terjadinya politik transaksional dan politik terselubung karena belum ada pendaftaran calon.
Oleh karena itu, rakyat Indonesia dan keteladanan para petahana sangat penting. Untuk bertarung secara sportif atau jujur, harusnya petahana tidak curi start.
Butuh keteladanan juga dari seorang pemimpin untuk itu. Kalau tidak, akan dihalalkan segala cara demi sebuah kemenangan.
Mengundur lagi tahapan pilkada?
Kalau mengundur lagi tahapan pilkada, misal ke 2021, tentu bisa-bisa saja agar waktu lebih lama untuk berkampanye dan Pandemi berangsur-angsur baik atau normal.
Akan tetapi, dalam sebuah pemberitaan Menkopolhukam Mahfud MDÂ mengatakan pilkada tak akan diundur ke 2021.
