DKI Jakarta kembali menerapkan perpanjangan PSBB, namun namanya PSBB Transisi. Dengan penerapan PSBB transisi tersebut, Anies Baswedan disebut mengambil istilah yang berbeda dengan pemerintah pusat.
Beberapa pelonggaran dalam PSBB ini, Anies mulai membuka tempat ibadah hanya untuk kegiatan rutin hari ini. Senin, (8/6) mendatang, Anies juga mengizinkan kembali ojek online mengangkut penumpang.
Perkantoran, restoran, mall, taman rekreasi juga mulai dibuka meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Dengan begitu, Anies Baswedan dinilai anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak mengatakan,"Kebijakan ini pertimbangannya asal beda. Ingin beda dengan pusat. Sekarang dibuat lagi transisi, tapi sudah terbuka (PSBB). Ini kan sekadar pemanis,"kata Jhonny kepada CNN Indonesia.com, (4/6).
PSBB transisi yang dipermasalahkan
Mengapa seorang Anies Baswedan menerapkan PSBB transisi bukan new normal?. Pertanyaan itu yang dipermasalahkan politisi PDIP tersebut.
Padahal, Anies Baswedan menerapkan PSBB transisi sama saja dengan new normal dimana dibuka berbagai akses perkembangan ekonomi seperti mall, restoran, dan akses bisnis lainnya.
Kita tahu penerapan new normal pun sama, dimana dibuka akses perekonomian seperti mall, restoran dan lainnya. Karena itu, Mengapa DKI Jakarta tidak pakai era new normal saja?.
Itulah yang disampaikan tadi konsep "asal beda" dari seorang Anies Baswedan. Hanya berbeda bahasa saja, tapi arti dan misinya sama saja membuka akses perekonomian Indonesia.
Apakah mungkin seorang Anies Baswedan ingin tampil beda dengan pemerintah atau ingin memperlihatkan konsepnya lebih baik dari pemerintah pusat?.
Inilah yang mau kita lihat bersama-sama saat ini. Tetapi, tak mengapa juga, namanya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh menerapkan konsep yang dia mau.
Kemungkinan besar seorang Anies Baswedan ingin bergerak cepat dari pemerintah pusat dalam mengatasi dan menangani Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta khususnya.
Apalagi asas otonomi daerah dan desentralisasi sudah diterapkan dan kepala daerah diberi kewenangan penuh dalam mengurusi daerahnya masing-masing tanpa harus pemerintah pusat turut campur tangan lagi.
Setiap program, kebijakan tetap diberikan penuh kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengawasi saja kerja dari kepala daerah dan tak bisa terlalu banyak mengintervensi juga.
Atas dasar itu, kemungkinan besar Anies Baswedan menerapkan PSBB transisi daripada new normal. Dan, tak masalah juga jika politisi PDIP tadi menyoal konsep "asal beda" Anies Baswedan, karena setiap daerah yang terdampak Pandemi pun mengamini dan mengikuti arahan dan aturan pemerintah pusat.
Ajang pembuktian?
Apakah mungkin ini adalah ajang pembuktian dari para kepala daerah?. Seperti tulisan sebelumnya, ada aroma pemilu atau pilpres tahun 2024 yang ingin ditonjolkan oleh setiap kepala daerah di kawasan pulau Jawa dalam proses penanganan Pandemi Covid-19.
Ada aksi saling menonjolkan diri dalam setiap kebijakan dan keputusan di masa Pandemi Covid-19 ini.Â
Sebenarnya, tidak masalah juga unjuk gigi siapa yang paling berhasil sambil menunjukkan citra yang baik pada masyarakat dalam kontestasi pemilu nanti. Tapi, jangan terlalu mempolitisir semuanya.
Meski ada kesan politik didalam sistem penanganan Covid-19, yang penting tidak memainkan politik transaksional, politik uang, pemotongan bansos dan menampilkan wajah di setiap bantuan kepala daerah.
Paling penting, tetap fokus bekerja demi membutuhi kebutuhan rakyat.