Kemungkinan besar seorang Anies Baswedan ingin bergerak cepat dari pemerintah pusat dalam mengatasi dan menangani Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta khususnya.
Apalagi asas otonomi daerah dan desentralisasi sudah diterapkan dan kepala daerah diberi kewenangan penuh dalam mengurusi daerahnya masing-masing tanpa harus pemerintah pusat turut campur tangan lagi.
Setiap program, kebijakan tetap diberikan penuh kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengawasi saja kerja dari kepala daerah dan tak bisa terlalu banyak mengintervensi juga.
Atas dasar itu, kemungkinan besar Anies Baswedan menerapkan PSBB transisi daripada new normal. Dan, tak masalah juga jika politisi PDIP tadi menyoal konsep "asal beda" Anies Baswedan, karena setiap daerah yang terdampak Pandemi pun mengamini dan mengikuti arahan dan aturan pemerintah pusat.
Ajang pembuktian?
Apakah mungkin ini adalah ajang pembuktian dari para kepala daerah?. Seperti tulisan sebelumnya, ada aroma pemilu atau pilpres tahun 2024 yang ingin ditonjolkan oleh setiap kepala daerah di kawasan pulau Jawa dalam proses penanganan Pandemi Covid-19.
Ada aksi saling menonjolkan diri dalam setiap kebijakan dan keputusan di masa Pandemi Covid-19 ini.Â
Sebenarnya, tidak masalah juga unjuk gigi siapa yang paling berhasil sambil menunjukkan citra yang baik pada masyarakat dalam kontestasi pemilu nanti. Tapi, jangan terlalu mempolitisir semuanya.
Meski ada kesan politik didalam sistem penanganan Covid-19, yang penting tidak memainkan politik transaksional, politik uang, pemotongan bansos dan menampilkan wajah di setiap bantuan kepala daerah.
Paling penting, tetap fokus bekerja demi membutuhi kebutuhan rakyat.
