Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dana Bansos Jangan Dikorupsi!

2 Mei 2020   22:13 Diperbarui: 2 Mei 2020   22:25 98
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Saat ini banyak sekali bantuan sosial kepada masyarakat yang ingin disalurkan, baik itu dari pusat maupun daerah. Dana yang dikeluarkan pun cukup banyak sekitar triliunan rupiah untuk proses penanganan Covid-19 termasuk didalamnya bantuan sosial.

Dengan dana yang besar itu, harapannya bisa tepat sasaran dan tidak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Baik itu korupsinya kecil maupun besar, sama-sama tidak diperbolehkan.

Pasalnya dana bansos dikeluarkan untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi, tahun ini adalah tahun politik dimana rencananya pilkada serentak akan dilaksanakan di berbagai daerah. Akan tetapi, diundur pelaksanaannya sekitar akhir tahun ini.

Harapannya, tidak ada oknum-oknum calon kepala daerah maupun kepala daerah petahana menggunakan dana bansos untuk kepentingannya.

Kementerian Dalam Negeri perlu melarang dengan tegas politisasi bantuan sosial oleh kepala daerah petahana yang ingin maju kembali dalam pilkada 2020. Pengawasan dari pemerintah pusat teramat diperlukan agar pemberian bansos tidak ditumpangi kepentingan elektoral.

Pengawasan ketat

Untuk memaksimalkan pencegahan maka perlu pengawasan ketat dari pemerintah pusat, penegak hukum dan masyarakat dalam pemberian dana bansos kepada daerah melalui APBN. Dan, perlu pengawasan pula dari pemerintah pusat dan penegak hukum dan lainnya terhadap dana bansos yang berasal dari APBD.

Itu sangat dibutuhkan agar tidak ada tindakan-tindakan tercela yang terjadi. 

Badan Pengawas Pemilu kesulitan untuk menindak politisasi bansos, mengingat tahapan pencalonan belum dimulai. Bawaslu pun hanya bisa mengimbau.

Sebab itu, perlu pemerintah pusat mengawasi segala dana bantuan sosial di daerah. Begitupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan pihak terkait lainnya mengawasi dana bansos yang dikeluarkan untuk masyarakat Indonesia terdampak Pandemi Covid-19.

Semua itu agar sistem keuangan terkait dana bansos dapat digunakan untuk kebaikan masyarakat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun